Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Staf khusus Presiden temui Gubernur Papua bahas Freeport
  • Jumat, 10 Maret 2017 — 15:45
  • 1130x views

Staf khusus Presiden temui Gubernur Papua bahas Freeport

"Karena hal inilah membuat kami mendukung langkah pusat untuk menguasai saham mayoritas Freeport yang telah 48 tahun beroperasi di Papua," kata Enembe.
Staf Khusus Presiden Joko Widodo untuk Masalah Papua, Lenis Kogoya saat bertemua dengan wartawan Jayapura - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Staf Khusus Presiden Joko Widodo untuk Masalah Papua, Lenis Kogoya bersama Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menemui Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Lukas Enembe-Klemen Tinal, membahas PT. Freeport Indonesia.

Menurut Lenis, maksud kedatangan dirinya bersama Sekjen, Dirjen dan seluruh Direktur di Kementerian ESDM adalah untuk mendengar masukan Pemerintah Provinsi Papua dan mencari solusi terkait masalah yang sedang dihadapi Freeport.

“Ke depan akan ada tim yang terdiri dari pemerintah provinsi Papua, Kementerian ESDM dan Kementeriian Lingkungan serta Menkokemaritiman untuk menyelesaikan masalah Freeport,” kata Lenis kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (9/3/2017).

Menurut ia, pada 13-14 Maret wakil pemerintah pusat ini akan menerima aspirasi dari masyarakat, di Kabupaten Mimika. Setelah itu apa yang menjadi masukan akan disampaikan kepada Presiden dan Menteri terkait.

"Jadi sifatnya ini kami menampung atau menjemput bola. Nantinya akan ada solusi yang melibatkan Pemprov Papua karena ini daerah Otsus," katanya.

Pada pertemuan, kata Lenis dirinya juga telah menyampaikan hasil survey yang dilakukan pihaknya di Freeport pada bulan lalu.

"Saya sudah melihat tempat penyimpanan konsentrat di mile 8 hingga ke pertambangan. Jadi disitu ada hal-hal yang sangat membahayakan, kalau di pelabuhan ada tiga tempat gudang konsentratnya sudah penuh. Jadi di mile 8 mesinnya 24 jam putar, berarti tambang dalam tanah itu jalan terus. Itu yang terjadi kalau diberhentikan, orang-orang didalam tambang itu dia keluar semua dan mengakibatkan PHK besar-besaran," ujarnya.

Melihat hal itu, akhirnya persoalan itu sudah dilaporkannya kepada Presiden yang akhirnya keluarlah yang namanya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hanya saja ketika hasil itu disampaikan kepada Freeport, perusahaan milik pengusaha AS tidak menerimanya dan masih berpegang pada kontrak karya.

"Itu yang terjadi akhirnya terjadi perdebatan antara Freeport dan pemerintah pusat," kata Lenis Kogoya.
Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua dari Freeport hanya mencapai Rp75 milliar, padahal nilai eksplorasi bisa mencapai ratusan triliun dalam setahun.

"Karena hal inilah membuat kami mendukung langkah pusat untuk menguasai saham mayoritas Freeport yang telah 48 tahun beroperasi di Papua," kata Enembe.

Menurut ia, sektor ekonomi sudah seharusnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

"Untuk itu kalau kita kuasai 51 persen saham Freeport. Maka Freeport lah yang menjadi karyawan kita Pemerintah Indonesia karena kita kuasai sektor real," tutupnya. (*)
 

Sebelumnya

Awas mafia perkebunan sawit merambah Papua

Selanjutnya

Masyarakat Puncak Jaya tuntut PSU di enam distrik

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe