Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Mamta
  3. Kornelis: Penyelenggara jangan bermain dalam proses pilkada Jayapura
  • Jumat, 10 Maret 2017 — 18:06
  • 991x views

Kornelis: Penyelenggara jangan bermain dalam proses pilkada Jayapura

Menurut Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Kornelis Yanuaring, penyelenggara tidak boleh bermain dalam proses pilkada yang berlangsung.
Wakil Ketua II DPRD didampingi oleh dua Nagoya DPR dalam jumpa pers di ruang kerjanya – Jubi/Engel Wally
Editor : Jean Bisay

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1
 
Sentani, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura meminta kepada KPU dan Panwas agar menjelaskan proses pilkada yang belum selesai.
 
Menurut Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Kornelis Yanuaring, penyelenggara tidak boleh bermain dalam proses pilkada yang berlangsung.
 
Ia menilai pilkada 15 Februari lalu sudah berjalan baik. Namun hasil pleno di KPU 24 Februari malah dibatalkan.
 
“Kami selaku wakil rakyat mempertanyakan proses pilkada ini sudah sampai dimana? Untuk agenda pilkada ini sudah berjalan dengan baik di tingkat bawah, sampai di tingkat KPU malah kacau dan tidak jelas. Ini ada apa?” katanya kepada Jubi di Sentani, Jumat (10/3/2017).
 
Ia mengatakan, hak politik masyarakat sudah diberikan dan banyak laporan masyarakat yang disampaikan terkait proses ini.
 
“Kalau penyelenggara bilang mau PSU, maka harus memberikan jawaban yang jelas soal dasar hukumnya,  sehingga ada PSU dalam pilkada ini. Jangan membuang isu dan statemen yang aneh-aneh di media tanpa ada kejelasan,” katanya.
 
Pihaknya bahkan meminta agar penyelenggara menjelaskan secara rinci untuk meyakinkan publik soal proses yang terjadi.
 
Anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Yanto Eluay mengatakan, seharusnya penyelenggara, paslon dan Pemerintah, serta tim sukses duduk bersama dan menjelaskan pokok persoalan yang terjadi agar masyarakat tidak dikorbankan.
 
Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Lidia Mokay mengatakan, keputusan soal Pemungutan Suara Ulang (PSU) sudah tepat.

“Dan kami sudah kami koordinasi dengan semua pihak, khususnya penyelenggara, baik di provinsi maupun pusat. Bahwasannya dalam waktu dekat kita melaksanakan PSU, karena ini amanat undang-undang dan kalau kita tidak melaksanakannya maka dampak kode etik akan berlaku kepada Kamis sebagai penyelenggara,” kata Lidia. (*)

Sebelumnya

Pembatas jalan di Sentani picu kecelakaan

Selanjutnya

Perlu restrukturisasi birokrasi Sinode GKI di Tanah Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe