Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Gubernur minta Bupati Merauke cek kembali izin-izin usaha
  • Sabtu, 11 Maret 2017 — 14:02
  • 1508x views

Gubernur minta Bupati Merauke cek kembali izin-izin usaha

"Bapak punya izin paling banyak ini. Masalah kehutanan wilayah selatan ini sebagian besar sudah dikuasai investor. Apalagi bupati sebelumnya sudah dobel keluarkan izin, jadi tolong ditertibkan," kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.
Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Basaria Pandjaitan dan Bupati Merauke Frederikus Gebze di suatu kesempatan - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Yuliana Lantipo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Bupati Merauke, Frederikus Gebze untuk mengecek kembali izin-izin yang sudah diberikan kepada pengusaha lokal maupun asing dalam hal pengelolaan hutan.

"Bapak punya izin paling banyak ini. Masalah kehutanan wilayah selatan ini sebagian besar sudah dikuasai investor. Apalagi bupati sebelumnya sudah dobel keluarkan izin, jadi tolong ditertibkan," kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Menurutnya, di wilayah Boven Digoel dan Asiki sudah terjadi pembabatan hutan yang sangat luar biasa. Hal ini dikarenakan banyak investor yang diberikan izin untuk membangun usahanya disitu. Untuk itu, harus menjadi perhatian bupati.

"Saya sudah keliling dan melihat dari atas kondisi disana, ribuan hektar sudah di babat. Ini akibat regulasi kita diserahkan ke kabupaten/kota sehingga bupati senaknya keluarkan izin. Intinya banyak investor asal Malaysia dan negara lainya yang beroperasi di situ," ucapnya.

"Jadi saya harap besok tidak begitu, karena izin sudah satu pintu di provinsi. Karena kita mau jaga 90 persen hutan Papua terjadi," tambahnya.

Ia tekankan, mulai saat ini para bupati tidak boleh lagi sembarang memberikan izin usaha, apalagi yang berkaitan langsung dengan hutan Papua. Sebab bila disalahgunakan tidak akan memberi kontribusi positif dalam kehidupan masyarakat.

"Jangan berikan izin jika berdampak pada kerusakan hutan. Saya sudah menyurati Kementerian Kehutanan untuk menghentikan 13 izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (IUPHHK-HA) di Papua dari 25 IUPHHK-HA saat ini, dengan areal 2.083.091 hektar," kata Enembe.

Dia menambahkan, saat ini seluruh izin usaha ada di provinsi, kabupaten sifatnya hanya memberikan rekomendasi. "Jangan sampai ko keluarkan ijin lalu provinsi tidak tahu. Ini undang-undang kita sudah jelas, jadi izinnya harus dikeluarkan provinsi," tutupnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemprov apresiasi kinerja KAP Papua

Selanjutnya

KPK minta Pemda Papua perhatikan penerapan tunjangan berbasis kinerja

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4848x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4253x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4086x views
Advertorial |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 3453x views
Lembar Olahraga |— Rabu, 10 Oktober 2018 WP | 2909x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe