PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Gubernur minta Bupati Merauke cek kembali izin-izin usaha
  • Sabtu, 11 Maret 2017 — 14:02
  • 1025x views

Gubernur minta Bupati Merauke cek kembali izin-izin usaha

"Bapak punya izin paling banyak ini. Masalah kehutanan wilayah selatan ini sebagian besar sudah dikuasai investor. Apalagi bupati sebelumnya sudah dobel keluarkan izin, jadi tolong ditertibkan," kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.
Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Basaria Pandjaitan dan Bupati Merauke Frederikus Gebze di suatu kesempatan - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Bupati Merauke, Frederikus Gebze untuk mengecek kembali izin-izin yang sudah diberikan kepada pengusaha lokal maupun asing dalam hal pengelolaan hutan.

"Bapak punya izin paling banyak ini. Masalah kehutanan wilayah selatan ini sebagian besar sudah dikuasai investor. Apalagi bupati sebelumnya sudah dobel keluarkan izin, jadi tolong ditertibkan," kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Menurutnya, di wilayah Boven Digoel dan Asiki sudah terjadi pembabatan hutan yang sangat luar biasa. Hal ini dikarenakan banyak investor yang diberikan izin untuk membangun usahanya disitu. Untuk itu, harus menjadi perhatian bupati.

"Saya sudah keliling dan melihat dari atas kondisi disana, ribuan hektar sudah di babat. Ini akibat regulasi kita diserahkan ke kabupaten/kota sehingga bupati senaknya keluarkan izin. Intinya banyak investor asal Malaysia dan negara lainya yang beroperasi di situ," ucapnya.

"Jadi saya harap besok tidak begitu, karena izin sudah satu pintu di provinsi. Karena kita mau jaga 90 persen hutan Papua terjadi," tambahnya.

Ia tekankan, mulai saat ini para bupati tidak boleh lagi sembarang memberikan izin usaha, apalagi yang berkaitan langsung dengan hutan Papua. Sebab bila disalahgunakan tidak akan memberi kontribusi positif dalam kehidupan masyarakat.

"Jangan berikan izin jika berdampak pada kerusakan hutan. Saya sudah menyurati Kementerian Kehutanan untuk menghentikan 13 izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (IUPHHK-HA) di Papua dari 25 IUPHHK-HA saat ini, dengan areal 2.083.091 hektar," kata Enembe.

Dia menambahkan, saat ini seluruh izin usaha ada di provinsi, kabupaten sifatnya hanya memberikan rekomendasi. "Jangan sampai ko keluarkan ijin lalu provinsi tidak tahu. Ini undang-undang kita sudah jelas, jadi izinnya harus dikeluarkan provinsi," tutupnya. (*)

Sebelumnya

Pemprov apresiasi kinerja KAP Papua

Selanjutnya

KPK minta Pemda Papua perhatikan penerapan tunjangan berbasis kinerja

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua