Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. KPK minta Pemda Papua perhatikan penerapan tunjangan berbasis kinerja
  • Sabtu, 11 Maret 2017 — 14:09
  • 1303x views

KPK minta Pemda Papua perhatikan penerapan tunjangan berbasis kinerja

"Jadi para bupati, jangan ada yang masuk tiap hari tunjangannya sama dengan tidak pernah masuk, bahkan ada yang datang tiap bulan hanya ngambil gaji kemudian tanggal 2 sampai akhir bulan hilang, kumdian tanggal 1 kembali lagi. Ini tidak boleh," kata Basaria kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Penindakan, Basaria Pandjaitan - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) baik provinsi, kabupaten maupun kota se Papua, untuk memperhatikan penerapan tunjangan perbaikan penghasilan berbasis kinerja.

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Basaria Pandjaitan mengatakan penerapan yang harus diperhatikan adalah soal pemberian tunjangan, dimana seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang malas tidak boleh dapat sama besar dengan pegawai yang rajin dan disiplin.

"Jadi para bupati, jangan ada yang masuk tiap hari tunjangannya sama dengan tidak pernah masuk, bahkan ada yang datang tiap bulan hanya ngambil gaji kemudian tanggal 2 sampai akhir bulan hilang, kumdian tanggal 1 kembali lagi. Ini tidak boleh," kata Basaria kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Menurutnya, pemberian tunjangan yang tidak sesuai akan menimbulkan kecemburuan dan persaingan yang tidak sehat antar pegawai. "Untuk itu, biarlah yang bekerja dengan baik diberikan lebih baik daripada yang tidak," tambahnya.

Untuk perbaikan, ia menyarankan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Papua bisa belajar dari beberapa daerah lain, sembari memberikan contoh seperti di Bandung dan Bali. Dimana keduanya bisa menaikan tunjangan dengan mempersedikit hal-hal yang tidak diperlukan.

"Seperti perjalanan dinas yang tidak perlu, rapat-rapat yang tidak perlu, pokja-pokja yang tidak diperlukan, sehingga anggaran yang ada bisa dikelola dengan baik tanpa menambah, dan tanpa mengurangi target pekerjaan tapi bisa mengirit uang tersebut yang bisa dibagikan menjadi tambahan untuk para pegawai," katanya.

"Hal ini juga sudah dilakukan di Bogor dan sebagain wilayah Jawa Tengah, sehingga dengan dilakukan penghematan bisa menaikan pendapatan para pegawai yang ada di kabupaten tersebut," tambahnya.

Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di wilayahnya untuk mengkaji ulang pemberlakukan tunjangan khusus yang selama ini diberikan kepada ASN di lingkup pemerintahan provinsi.

Pasalnya, pemberlakuan tunjangan dirasa sudah tak lagi sesuai dengan harga bahan pokok di Papua, dimana telah mengalami beberapa kali kenaikan akibat dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya bahan bakar minyak. (*)

loading...

Sebelumnya

Gubernur minta Bupati Merauke cek kembali izin-izin usaha

Selanjutnya

Gubernur Papua usul penyebutan dandes diubah

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe