Konferensi Luar Biasa
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Gubernur Papua usul penyebutan dandes diubah
  • Sabtu, 11 Maret 2017 — 14:21
  • 1379x views

Gubernur Papua usul penyebutan dandes diubah

"Ini persoalan yang harus ditindaklanjuti, karena banyak kepala desa di Papua mendefiniskan itu adalah gaji mereka. Mungkin pemerintah pusat bisa menggantikannya dengan sebutan lain," kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Jumat (10/3/2017).
Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Penindakan, Basaria Pandjaitan di suatu kesempatan - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Gubernur Papua Lukas Enembe menyarankan agar pemerintah pusat mengganti sebutan Dana Desa (dandes) dengan sebutan lain. Pasalnya banyak kepala desa yang mendefinisikan lain soal program tersebut, sehingga masih saja penyalurannya kurang maksimal.

"Ini persoalan yang harus ditindaklanjuti, karena banyak kepala desa di Papua mendefiniskan itu adalah gaji mereka. Mungkin pemerintah pusat bisa menggantikannya dengan sebutan lain," kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Jumat (10/3/2017).

Ia mengusulkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Desa bisa mengganti namanya dengan nama dana pembangunan desa atau dana pemberdayaan desa, sehingga ketika anggaran turun para kepala desa bisa paham tujuan dari adanya anggaran itu.

"Kebiasaan orang di sini kalau dana desa dibilang hak kepala desa, padahal dana ini fungsi untuk membangun desa yang merupakan program pusat," ucapnya.

Enembe meminta para bupati serius mengawal dana ini secara baik sehingga pelaksanaan Dandes di Papua bisa tersalur sesuai dengan ketentuan.

"Saya harap dana desa ini bisa membangun 5.000 lebih kampung kita. Tentu pelaksanaan Dandes itu ada pendampingan dari provinsi juga, yakni 10 persen dari APBD Papua. Untuk itu para bupati harus awasi dan kawal dengan baik," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Penindakan, Basaria Pandjaitan mengatakan menurut informasi yang belum bisa dibuktikan pihaknya banyak dana desa tidak benar-benar sampai ke tangan kepala desa secara utuh.

"Para bupati tolong ingatkan dan awasi karena dana desa itu bukan milik kepala desa, itu adalah milik masyarakat yang dikelola aparat desa bersama-sama masyarakat setempat," kata Basaria.

Disamping itu, ujar ia, dalam catatan KPK tidak semua kepala desa bisa mengoperasikan komputer bahkan tidak bisa membaca.

"jadi tolong sampaikan Babinkamtibmas untuk melakukan pendampingan untuk ini, tapi manfaatnya tetap kembalikan kepada masyarakat untuk apa mereka manfaatkan," ucapnya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

KPK minta Pemda Papua perhatikan penerapan tunjangan berbasis kinerja

Selanjutnya

Bupati dan pimpinan OPD diminta laporkan LHKPN

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe