Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Bertemu Dubes AS, DPRP angkat isu HAM dan kebebasan berpendapat
  • Minggu, 12 Maret 2017 — 12:10
  • 1639x views

Bertemu Dubes AS, DPRP angkat isu HAM dan kebebasan berpendapat

"Apa yang kami sampaikan bukan mengada-ada. Bukan asal-asalan. Itu kondisi yang benar-benar terjadi di Papua sekarang," kata Yunus Wonda, Jumat (10/3/2017).
Ketua DPR Papua, Yunus Wonda - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - DPR Papua mengangkat beberapa isu terkait Papua ketika bertemu Duta Besar Amerika untuk Indonesia Joseph R Donovan belum lama ini.

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, beberapa hal terkait situasi Papua yang disampaikan di antaranya dugaan pelanggaran HAM yang hingga kini masih terus terjadi di Papua, dan pembungkaman ruang demokrasi atau kebebasan berpendapat di muka umum.

"Apa yang kami sampaikan bukan mengada-ada. Bukan asal-asalan. Itu kondisi yang benar-benar terjadi di Papua sekarang," kata Yunus Wonda, Jumat (10/3/2017).

Menurutnya, tak dipungkiri hingga kini pembungkaman ruang demokrasi di Papua masih saja terjadi. Akibatnya, kondisi itu selalu disoroti berbagai kalangan, terutama aktivis dan pemerhati HAM di Papua dan luar Papua.

"Selain pembungkaman ruang demokrasi dan pelanggaran HAM, kami juga menyampaikan hak-hak orang Papua yang dituangkan dalam beberapa Perdasus, tapi tidak diakomodir pemerintah pusat," ujarnya.

Perdasus yang dimaksud yakni Partai Lokal, Perdasus Orang Asli Papua dan Perdasus Rekrutmen Partai Politik di Papua. Tiga Perdasus itu telah disahkan DPR Papua dan Pemprov Papua tahun lalu, namun Kementerian Dalam Negeri menolak Perdasus itu.

"Penolakan Perdasus ini sampai saat belum ada klarifikasi. Langsung ditolak  pemerintah pusat. Dalam waktu dekat kami akan ke Kemendagri mempertanyakan alasan penolakan,” ujarnya.

loading...

Sebelumnya

Komisi I akan bentuk tim ke Nifasi

Selanjutnya

Berkas permohonan grasi Uwamang sudah di meja Presiden Jokowi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 18 Mei 2018 WP | 2796x views
Domberai |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 2583x views
Koran Jubi |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 1493x views
Koran Jubi |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 1283x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe