Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Berita Papua
  3. Bupati Jayapura: Warga harus jaga keamanan pasca Pilkada
  • Minggu, 12 Maret 2017 — 16:08
  • 1070x views

Bupati Jayapura: Warga harus jaga keamanan pasca Pilkada

Menurut Awoitauw, terkait PSU yang diajukan oleh KPU, setelah menerima rekomendasi Panwas maka urusan tersebut menjadi kewenangan penyelenggara (KPU)
Ilustrasi sejumlah kotak suara yang ditinggalkan oleh penyelenggara saat deadlock pleno suara 24 Februari lalu.
Engelbert Wally
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Sentani, Jubi - Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengimbau kepada warganya untuk senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, pasca pelaksanaan Pilkada 15 Februari lalu.

Hal ini juga berkaitan dengan proses pleno suara 17 distrik, yang mengalami deadlock pada 24 Februari lalu antara pihak KPU dan Panwas Kabupaten Jayapura.

"Semua masyarakat di daerah ini wajib untuk menjaga kamtibmas di lingkungan masing-masing pasca Pilkada. Termasuk kepada masing-masing timses agar tidak lagi membuat pernyataan aneh-aneh di media," katanya.

Menurut Bupati, terkait PSU yang diajukan oleh KPU, setelah menerima rekomendasi Panwas maka urusan tersebut menjadi kewenangan penyelenggara (KPU).

"Terpenting, pengusulan PSU harus berdasar pada aturan dan pihak penyelenggara harus mengklarifikasi kepada masing-masing paslon," katanya.

Menyoal Pilkada yang belum final, Awoitauw mengatakan hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara yang bertanggung jawab.

"Kita sedang menunggu hasil klarifikasi terkait 236 TPS yang direkomendasikan untuk melakukan PSU, karena dari jumlah tersebut telah berkurang menjadi 189 TPS," katanya saat ditemui di Sentani. Minggu ( 12/3/2017).

Ketika disinggung soal dana PSU yang diajukan oleh KPU, Bupati menegaskan hal itu akan ditinjau dari jumlah TPS yang melaksanakan PSU.

"Untuk dana PSU kita tunggu hasil klarifikasi dari pihak penyelenggara, kita tidak bisa mengeluarkan dana tanpa mengetahui jumlah kebutuhannya. Yang penting dari pencairan dana PSU, pihak penyelenggara harus mempresentasikan hal ini kepada masing-masing paslon dan juga saksi-saksinya," tegas Bupati.

Sementara itu, Adam Arisoy selaku Ketua KPU Provinsi Papua yang sebelumnya telah menggelar pertemuan dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat berusaha untuk menghitung semua kebutuhan dalam pelaksanaan PSU.

Ketua KPU Provinsi juga memberikan tenggat waktu kepada KPU Kabupaten, untuk membenahi semua struktur penyelenggara dari tingkat atas hingga bawah.

"Memang agak sulit untuk menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan, karena kita harus menghitung semua kebutuhan logistik dalam penyelenggaraan PSU ini. Belum lagi pleno yang tertunda, karena dari hasil pleno penghitungan suara yang menjadi patokan untuk mencetak kertas suara dan lain sebagainya," kata Arisoy. (*)

loading...

Sebelumnya

Juara grup B, Persitoli ketemu Jatim di semifinal

Selanjutnya

Kredit macet, Komisi III DPRP undang direksi Bank Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe