Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Anggaran pilkada 2017 wajib dibuatkan LPJ
  • Minggu, 12 Maret 2017 — 17:26
  • 1237x views

Anggaran pilkada 2017 wajib dibuatkan LPJ

“Kemudian KPU menyurati Depdagri untuk memaksa Pemerintah daerah agar mencairkan dana untuk pelaksanaan PSU. Hal ini yang sangat keliru dilakukan oleh KPU. Memangnya PSU mau dilakukan di luar Kabupaten Jayapura?” kata Moses.
Ilustrasi logistik pilkada yang siap didistribusikan untuk pelaksanaan pilkada 15 Februari 2017 di Kabupaten Jayapura – Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
Editor : Timoteus Marten

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1
 
Sentani, Jubi – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura, Moses Kallem menegaskan, setiap penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk anggaran pilkada 2017 wajib dibuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ).

Laporan pertanggungjawaban dianggap penting meskipun KPU menyebutkan dana itu telah masuk ke pusat.
 
“Kemudian KPU menyurati Depdagri untuk memaksa Pemerintah daerah agar mencairkan dana untuk pelaksanaan PSU. Hal ini yang sangat keliru dilakukan oleh KPU. Memangnya PSU mau dilakukan di luar Kabupaten Jayapura?” kata Moses.
 
Senada dikatakan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Kornelis Yanuaring.
 
Kornelis berpendapat, tiap anggaran yang bersumber dari APBD dengan nominal di atas Rp 5 miliar harus dicairkan setelah melalui sidang dewan.
 
“Eksekutif mengajukan dulu kepada dewan terkait penggunaan dana tersebut. Tentunya akan ditanya dalam sidang tujuan penggunaan dana tersebut. Apakah sudah ada pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya?” kata Korenelis.
 
Kalau tidak ada LPJ, lanjut Kornelis, dana tersebut tidak akan diberikan begitu saja, sebab BPK juga akan segera mengauditnya.
 
Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Lidia Mokay mengatakan Pemerintah harus mencairkan dana PSU (pemungutan suara ulang) tanpa melalui sidang di DPRD. Pemerintah Kabupaten Jayapura hanya memberikan laporan pencairan dananya.
 
“Kita telah dibantu oleh KPU RI dan KPU Provinsi Papua untuk berkomunikasi dengan Pemerintah daerah guna pencairan dana PSU. Yang jelas kita akan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dananya. Kalaupun ada sisa pasti kita kembalikan ke kas daerah. Yang terpenting Pemerintah daerah harus mencairkan dana untuk PSU yang sudah kami ajukan,” kata Lidia.
 
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw ketika dikonfirmasi mengatakan dana PSU yang diajukan tersebut akan dilihat dari jumlah TPS yang akan melakukan PSU.
 
“Kita tunggu hasil klarifikasi dari pihak penyelenggara. Kita tidak bisa serta-merta mengeluarkan dana tanpa mengetahui jumlah kebutuhannya. Yang penting dari pencairan dana PSU, pihak penyelenggara harus mempresentasikan hal ini kepada masing-masing paslon dan saksi-saksinya,” kata Mathius. (*)

loading...

Sebelumnya

Bupati Jayapura: Warga harus jaga keamanan pasca Pilkada

Selanjutnya

Asura minta PSU dibatalkan dan penyelenggara pilkada diganti

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe