Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Bupati dan pimpinan OPD diminta laporkan LHKPN
  • Senin, 13 Maret 2017 — 10:32
  • 855x views

Bupati dan pimpinan OPD diminta laporkan LHKPN

Gubernur mengharapkan seluruh daerah mulai pihak eksekutif maupun legislatif segera mengisi harta kekayaan dan laporkan ke KPK dan tidak ada yang tertinggal.
Gubernur Papua Lukas Enembe saat bersama Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Basaria Pandjaitan beberapa waktu lalu - Jubi Dok
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua mengingatkan bupati dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten se-Papua, untuk segera mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Gubernur Papua Lukas Enembe, mengapreasiasi kinerja pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Pasalnya, meski kabupaten di pedalaman itu terbatas dalam akses internet, mereka mampu melaporkan LHKPN ke KPK lebih cepat di banding kabupaten lain di Papua.

Menurutnya, Kabupaten Jayawijaya sudah selesai 100 persen, sementara daerah yang memiliki akses mudah justru masih sangat rendah, seperti Kabupaten Biak Numfor yang baru mencapai 3,7 persen.

"Luar biasa yang dilakukan Jayawijaya, seharusnya kabupaten yang letaknya di pesisir bisa melakukan hal itu," kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Gubernur mengharapkan seluruh daerah mulai pihak eksekutif maupun legislatif segera mengisi harta kekayaan dan laporkan ke KPK dan tidak ada yang tertinggal. 

Gubernur Lukas juga mengaku peroleh informasi yang mengatakan terdapat kabupaten yang kepala daerahnya menerima dana Rp100 miliar masuk ke rekening pribadi.  

"Saya lupa siapa namanya, tapi ada bupati yang melakukan begitu, ini aneh-aneh yang sangat luar biasa. Saya harap tolong perhatikan ini, kita di Papua tidak boleh ada masalah," katanya.

Lukas juga meminta para pimpinan DPR mengingatkan para anggotanya untuk mengisi harta kekayaan dan laporkan ke KPK. "Saya harap semua daerah bisa laksanakan dengan baik, apalagi nanti seluruh wilayah Papua sudah bisa akses internet karena sudah ada Palapa ring. Jadi saya harap ini bisa dimengerti dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab," ucapnya.

Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo mengatakan pihaknya akan menyampaikan kepada pihak legislatif terkait masih nol persen penyampaian LHKPN.

"Kami akan berupaya untuk menuntaskannya. Kami akan mendorong agar legislatif bisa tuntas sama seperti eksekutif. Mudah-mudahan secepatnya hal itu bisa terlaksana," kata Wetipo. (*)

Sebelumnya

Gubernur Papua usul penyebutan dandes diubah

Selanjutnya

OPD Sarmi diingatkan tidak pungli

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe