PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Gubernur Papua soroti maraknya penebangan liar di Nabire
  • Senin, 13 Maret 2017 — 11:10
  • 497x views

Gubernur Papua soroti maraknya penebangan liar di Nabire

"Untuk itu, bupati Nabire tidak boleh sembarang memberikan izin, pihak kepolisian juga harus turut membantu pemerintah setempat dalam hal pengawasan dan penindakan."
Ilustrasi penebangan liar - IST.
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Gubernur Papua Lukas Enembe menyoroti masih maraknya penebangan liar (illegal logging) yang terjadi  di wilayah hutan Kabupaten Nabire. Menurutnya, penebangan liar di Nabire itu dikarenakan pemberian izin usaha secara sembarang.

"Pulau Nabire ini mau dikasih putus dengan cara itu. Saya lihat begitu, coba kalau kalian terbang pakai pesawat, pas leher kepala burung (peta Papua) laut airnya berwarna merah, itu karena terjadi illegal logging di kawasan itu," kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Menurutnya, jika hal itu tidak segera ditangani dan penebangan secara ilegal masih terus dilakukan, kemungkinan besar dataran yang menyambungkan Provinsi Papua dan Papua Barat akan terputus.

"Kalau ini terjadi secara terus-menerus lehernya putus dan memisahkan Papua dan Papua Barat. Ini persoalan yang tidak bisa dianggap remeh," ucapnya.

"Untuk itu, bupati Nabire tidak boleh sembarang memberikan izin, pihak kepolisian juga harus turut membantu pemerintah setempat dalam hal pengawasan dan penindakan."

Kepada semua kepala daerah, Gubernur Lukas Enembe menegaskan jangan berikan izin jika berdampak pada kerusakan hutan.

"Saya sudah menyurati Kementerian Kehutanan untuk menghentikan 13 izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (IUPHHK-HA) di Papua dari 25 IUPHHK-HA saat ini, dengan areal 2.083.091 hektar,” katanya.

Ia juga mengingatkan, seluruh izin usaha ada di provinsi. Sementara untuk kabupaten, sifatnya hanya memberikan rekomendasi.

"Jangan sampai ko keluarkan izin lalu provinsi tidak tahu. Ini undang-undang kita sudah jelas, jadi izinnya harus dikeluarkan provinsi," tegasnya. (*)

 

 

Sebelumnya

OPD Sarmi diingatkan tidak pungli

Selanjutnya

Gubernur harapkan hasil sidang sinode GKI sinergi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua