Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Freeport stop tipu masyarakat dengan dana CSR
  • Selasa, 14 Maret 2017 — 06:42
  • 1733x views

Freeport stop tipu masyarakat dengan dana CSR

"Selama ini Freeport bayar satu persen kepada masyarakat pemilik ulayat. Nominalnya tidak menentu. Itu hanya untuk pengembangan masyarakat. Freeport mau berikan berapa nominalnya terserah perusahaan. Kini yang diminta berapa persen saham masyarakat adat dalam perusahaan. Bukan ditipu dengan dana CSR," kata Ruben
Ilustrasi Demo Terkait Freeport di Halaman Kantor DPR Papua, Senin (13/3/2017) - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
Editor : Angela Flassy
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Ruben Magai, legislator Papua dari dapil pemilihan Mimika, Paniai, Deiyaia, Dogiyai, Intan Jaya dan Nabire menilai, selama ini PT Freeport Indonesia (PT FI) telah menipu masyarakat pemilik ulayat area penambangan dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Ia mengatakan, tak salah jika kini berbagai pihak ingin masyarakat pemilik ulayat arena penambangan PT FI memiliki saham di tambang emas dan tembaga milik Amerika itu.

"Selama ini Freeport bayar satu persen kepada masyarakat pemilik ulayat. Nominalnya tidak menentu. Itu hanya untuk pengembangan masyarakat. Freeport mau berikan berapa nominalnya terserah perusahaan. Kini yang diminta berapa persen saham masyarakat adat dalam perusahaan. Bukan ditipu dengan dana CSR," kata Ruben kepada wartawan usai menerima pendemo terkait Freeport di halaman kantor DPR Papua, Senin (13/3/2017).

Ruben menegaskan selama ini pemilik ulayat tak pernah dilibatkan dalam pembahasan Freeport. Pembahasan Freeport hanya melibatkan pemerintah pusat dan pihak perusahaan.

"Harusnya pemerintah, perusahaan dan masyarakat pemilik ulayat duduk bersama. Bagaimana masyarakat adat diberdayakan," ujarnya.

Sedikitnya 100 orang dari berbagai kalangan, baik organisasi kepemudaan, perwakilan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat melakukan demo damai di halaman kantor DPR Papua, Senin (13/3/2017).

Pendemo mendesak PT Freeport Indonesia (PT FI) tunduk terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 dan PP No 1 Tahun 2017 terkait mineral dan batu bara.

Di hadapan pendemo, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, apapun keputusan dan kebijakan pemerintah pusat, Pemprov Papua dan DPR Papua sejalan dengan itu.

"Kalau hari ini Freeport harus ikut keputusan ini, kami DPR Papua harus sejalan. Posisi kami DPR Papua dan Pemprov Papua sama," kata Yunus Wonda dihadapan pendemo. (*)

loading...

Sebelumnya

Dianggap intervensi KPUD Jayapura, KPU Papua didemo

Selanjutnya

Komisi IV DPRP tak tahu seperti apa kesiapan venue PON

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe