PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Tak ada alasan tak ada anggaran untuk PSU
  • Selasa, 14 Maret 2017 — 19:20
  • 738x views

Tak ada alasan tak ada anggaran untuk PSU

"Dana itu adalah dana hibah. KPUD mengusulkan berapa pun, pemerintah kabupaten tidak bisa alasan tidak ada dana. Tidak bisa dicairkan. Itu bukan dana APBD kabupaten/kota. Dana APBN yang ditransfer masuk ke kas daerah," kata Ruben, Selasa (14/3/2017).
Ilustrasi Salah Satu TPS di Kabupaten Jayapura - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Ruben Magai menyatakan, keliru jika pemerintah kabupaten di Papua yang direkomendasikan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) beralasan tak bisa menggelar karena terbentur anggaran.

"Dana itu adalah dana hibah. KPUD mengusulkan berapa pun, pemerintah kabupaten tidak bisa alasan tidak ada dana. Tidak bisa dicairkan. Itu bukan dana APBD kabupaten/kota. Dana APBN yang ditransfer masuk ke kas daerah," kata Ruben, Selasa (14/3/2017).

Menurutnya, dana itu diberikan berdasarkan permintaan atau usulan dari KPU. Makanya, dana itu disebut dana hibah. Pemerintah kabupaten juga tahu aturan mainnya.

"Pengguna anggaran dalam hal ini adalah KPU. Bukan pemerintah. Jadi ini hanya perlu dibicarakan saja. Tapi siapapun, tidak bisa beralasan dana tidak bisa dicairkan," ujarnya.

Dalam Pilkada serentak 2017 beberapa daerah di Papua direkomendasikan PSU diantaranya, Kepulauan Yapen, Kabupaten Jayapura dan Tolikara. Namun untuk Tolikara, KPUD setempat tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU oleh Panwas setempat dengan alasan, rekomendasi tersebut sudah kedaluarasa.

Untuk Kepulauan Yapen, KPUD setempat telah menggelar PSU. Sementara pelaksanaan PSU di Kabupaten Jayapura terbentur anggaran.

Ketua KPUD Kabupaten Jayapura, Lidia Maria Mokay mengatakan, pihaknya membutuhkan kurang lebih Rp5,7 miliar untuk melaksanakan PSU. Pihaknya telah menyampaikan permintaan dana itu secara tertulis kepada Pemkab Jayapura.

"Kami juga minta kepada Kemendagri menyurati Pemkab Jayapura agar memberikan dana untuk pelaksanaan PSU. PSU ini bukan kemaun kami, karena rekomendasi Panwas. Kami harus menindaklanjuti," kata Maria belum lama ini. (*)

Sebelumnya

Komisi IV DPRP tak tahu seperti apa kesiapan venue PON

Selanjutnya

Ada rekomendasi PSU, disinyalir ada kecurangan demokrasi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua