PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Ada rekomendasi PSU, disinyalir ada kecurangan demokrasi
  • Selasa, 14 Maret 2017 — 19:28
  • 1057x views

Ada rekomendasi PSU, disinyalir ada kecurangan demokrasi

"Ini artinya demokrasi dicurangi. Kalau dalam prosesnya, pelaksanaan demokrasi sudah menyimpang dari yang semestinya, maka akan ada rekomendasi PSU," kata Ruben, Selasa (14/3/2017).
Ilustrasi Demo Tolak PSU Pilkada Kabupaten Jayapura - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Ruben Magai menyatakan, daerah di Papua yang melaksanakan Pilkada serentak, 15 Februari 2017 dan berujung adanya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Panwas Pilkada, itu menandakan ada kecurangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

"Ini artinya demokrasi dicurangi. Kalau dalam prosesnya, pelaksanaan demokrasi sudah menyimpang dari yang semestinya, maka akan ada rekomendasi PSU," kata Ruben, Selasa (14/3/2017).

Dalam Pilkada serentak 2017 beberapa daerah di Papua direkomendasikan PSU diantaranya, Kepulauan Yapen, Kabupaten Jayapura dan Tolikara. Namun untuk Tolikara, KPUD setempat tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU oleh Panwas setempat dengan alasan, rekomendasi tersebut sudah kadaluarasa.

"Yapen sudah PSU. Kabupaten Jayapura yang belum. Di Kabupaten Jayapura ada anggota Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di 236 TPS bermasalah. Diganti. Tidak sesuai SK KPUD," ujarnya.

Katanya, kalau penyelenggara Pilkada tingkat bawah semisal KPPS bermasalah, ini sudah tidak benar. Makanya Panwas merekomendasikan PSU, dan KPUD menindaklanjutinya.

Dalam kasus pelanggaran Pilkada Kabupaten Jayapura, Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Jayapura telah memeriksa sebanyak 788 orang anggota KPPS yang bertugas di 229 TPS ketika pelaksanaan Pilkada.

Kapolres Jayapura, AKBP Gustav Urbina mengatakan, pelanggaran Pilkada tidak hanya masalah administrasi, namun juga pidana. Ia memastikan akan ada yang dijebloskan ke penjara terkait pelanggaran itu.

"Sekarang sedang disidik mengenai petugas KPPS yang tidak resmi. Ini bukan hanya administrasi, tapi pidana. Ke depan, akan ada yang dipenjara. Saya pastikan itu. Kasus ini sudah menjadi perhatian pemerintah pusat," kata Gustav Urbinas pekan lalu. (*)

Sebelumnya

Tak ada alasan tak ada anggaran untuk PSU

Selanjutnya

Soal Konflik Pilkada, Kapolda : Gubernur dan Bupati yang punya rakyat, jadi harus tanggungjawab

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua