PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Gubernur Papua tuding polisi terlibat jauh dalam pilkada
  • Rabu, 15 Maret 2017 — 15:44
  • 1587x views

Gubernur Papua tuding polisi terlibat jauh dalam pilkada

"Kapoldanya segera ditarik, karena kewenangan ini, kewenangan gubernur. Kewenangan Otsus. Gubernur biasa meminta tapi kalau sudah keterlaluan lebih baik ditarik," kata Enembe.
Gubernur Papua, Lukas Enembe - Dok. Jubi
Victor Mambor
victor_mambor@tabloidjubi.com
Editor :

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Gubernur Papua, Lukas Enembe di Jakarta, Selasa (14/3/2017) menuding oknum polisi terlibat terlalu jauh dalam Pilkada di beberapa kabupaten di Papua.

Dalam wawancara dengan salah satu stasiun Televisi Swasta, Gubernur Enembe mengaku mendapatkan banyak laporan dari para bupati yang wilayahnya menyelenggarakan pilkada beberapa waktu lalu.

"Kami punya saksi, punya laporan dari para bupati yang disampaikan kepada kita. Kabupaten Jayapura, dimana 17 distrik di Kabupaten tersebut harus PSU (Pemilihan Suara Ulang), ini keterlibatan anggota polisi luar biasa terjadi. Kita ikuti dari awal. Semua daerah hampir sama. Oleh karena itu, saya minta untuk hentikan kegiatan ini," kata Gubernur Enembe.

Selain mempersoalkan pendanaan PSU yang sangat besar, menurut Gubernur Enembe, keterlibatan oknum polisi seperti ini akan menciptakan instabilitas di Papua. Gubernur mencontohkan Kabupaten Jayapura yang anggota KPPSnya diperiksa. Menurutnya, kepolisian tidak punya hak untuk memeriksa KPPS. Selain itu, di Kabupaten Yapen, dalam PSU ada anggota polisi juga terlibat mendampingi Panwaslu Provinsi. Sedangkan di Kabupaten Intan Jaya ada berita acara yang dibuat Polres, lalu ditandatangani karena form C2nya tidak ada.

"Disuruh hitung (menggunakan) perhitungan Polda. Ini tidak benar," ungkap Enembe.

Tak hanya meminta Kapolda Papua menarik pasukan-pasukan yang diturunkan disemua distrik, Gubernur Papua bahkan meminta meminta Kapolri dan Presiden segera menarik Kapolda Papua, Irjenpol Paulus Waterpauw.

"Kapoldanya segera ditarik, karena kewenangan ini, kewenangan gubernur. Kewenangan Otsus. Gubernur biasa meminta tapi  kalau sudah keterlaluan lebih baik ditarik," kata Enembe.

Ia berharap tidak boleh ada gangguan seperti ini lagi dalam pilkada karena akan  berdampak pada insstabilitas yang luar biasa di Papua.

"Kita lakukan Pilkada di 11 kabupaten sudah baik. Dan ini saat ini terganggu luar biasa. Bisa terganggu stabilitas. Berpengaruh pada stabilitas lain, rakyat terganggu juga," jelas Enembe.

Menanggapi pernyataan Gubernur Papua ini, Kepala bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua Kombes Pol AM Kamal di Kota Jayapura, Selasa malam, menggatakan pihaknya dalam mengawal pelaksanaan pesta demokrasi di 10 kabupaten dan satu kota pada pilkada 2017 sudah sangat netral.

Baca Gubernur minta Kapolda ditarik, Polda Papua : Sangat subjektif, tidak mendasar

"Pernyataan Pak Gubernur itu sangat subjektif, tidak mendasar dan tidak layak disampaikan ke media," kata AM Kamal menanggapi pernyataan Gubernur Lukas Enembe dan “running text” di salah satu stasiun tv swasta nasional. (*)

Sebelumnya

Gubernur minta Kapolda ditarik, Polda Papua : Sangat subjektif, tidak mendasar

Selanjutnya

Kasus Freeport, di mana masyarakat adat?

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua