Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Pengisian 21 jabatan tak sesuai aturan, KASN keluarkan tiga rekomendasi
  • Rabu, 15 Maret 2017 — 15:46
  • 1314x views

Pengisian 21 jabatan tak sesuai aturan, KASN keluarkan tiga rekomendasi

Khusus berkaitan dengan pemberhentian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Merauke, agar berkoordinasi dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Bupati Merauke, Romanus Mbaraka sedang melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat yang dinonjobkan – Jubi/Frans L Kobun
Editor : Angela Flassy

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Merauke, Jubi - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerima adanya pengaduan tentang adanya proses mutasi, promosi maupun pemberhentian 21 pejabat struktural pada lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke.

Terhadap pengaduan tersebut, KASN telah menindaklanjuti  dan menemukan adanya pelanggaran sistem merit terkait pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Menpan RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi  di instansi pemerintah.

Demikian disampaikan Ketua Komisi ASN, Sofian Effendi dalam surat dengan nomor B-542/KASN/2/2017 yang copy-annya diterima Jubi Selasa (14/3/2017). Surat tertanggal 20 Februari 2017 itu, ditujukan langsung kepada Bupati Merauke, Frederikus Gebze.

Dalam surat itu, Ketua Komisi ASN mengeluarkan beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti yakni meninjau keputusan Bupati Merauke Nomor 821.2/12/MRK/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 serta melengkapi dokumen BAP serta LHP bagi pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II serta pejabat eselon III yang telah dibebaskan dari jabatan lantaran dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 dan PP Nomor 46 Tahun 2011.

Selanjutnya, tulis Sofian, apabila tidak terbukti melakukan pelanggaran, agar mengembalikan masing-masing yang bersangkutan ke jabatan semula atau jabatan setara.

KASN juga meminta mengembalikan 21 pejabat atas nama Waryoto dan kawan kawan ke jabatan semula atau setara. Karena promosi ke JPT pratama tanpa seleksi terbuka.Dan, melakukan seleksi terbuka serta kompetitif untuk JPT pratama yang lowong dan dalam pelaksanaannya berkordinasi dengan KASN.

Khusus berkaitan dengan pemberhentian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Merauke, agar berkoordinasi dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Merauke, Daniel Pauta membenarkan adanya surat yang dikirim KASN. Hanya saja, ia belum menerima fisik surat tersebut. “Saya hanya melihat di media sosial yang disebarluaskan,” ujarnya.

Namun Sekda mengaku telah memerintahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Merauke  mencari tahu keberadaan surat itu. Sehingga menjadi dasar mengambil tindakan lebih lanjut. (*)

loading...

Sebelumnya

DPRD Merauke akan lakukan studi banding di tiga provinsi

Selanjutnya

DPRD Merauke didesak batalkan studi banding

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 11 Mei 2018 WP | 6372x views
Domberai |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 2474x views
Polhukam |— Jumat, 18 Mei 2018 WP | 2393x views
Koran Jubi |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 1396x views
Koran Jubi |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 1192x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe