Konferensi Luar Biasa
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Lapago
  3. Mahasiswa Pegunungan Bintang tuntut dana pendidikan
  • Rabu, 15 Maret 2017 — 19:42
  • 1426x views

Mahasiswa Pegunungan Bintang tuntut dana pendidikan

“Kini bantuan tersebut beralih ke beasiswa yang hanya diberi kepada mahasiswa berprestasi saja,” katanya ketika bertandang ke redaksi Jubi Senin malam, 13 Maret 2017.
Sosialisasi dana pendidikan bagi mahasiswa Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Kabupaten Pegunungan Bintang (Impetang) di Jayapura beberapa waktu lalu – Jubi/IST
Timoteus Marten
timo@tabloidjubi.com
Editor : Admin Jubi

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Kabupaten Pegunungan Bintang (Impetang), Papua menuntut pencairan dana bantuan pendidikan bagi mahasiswa-mahasiswa Pegunungan Bintang yang belajar di seluruh Indonesia.

Ketua Dewan Perwakilan Organisasi Imppetang, Sabinus Ningdana mengatakan, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang mengeluarkan kebijakan untuk membantu para mahasiswa/i sebesar Rp 7 juta per orang dalam setahun.

“Kini bantuan tersebut beralih ke beasiswa yang hanya diberi kepada mahasiswa berprestasi saja,” katanya ketika bertandang ke redaksi Jubi Senin malam, 13 Maret 2017.

Kebijakan bupati memberikan beasiswa hanya kepada mahasiswa berprestasi dinilainya sangat diskriminatif dan mengabaikan hak mahasiswa lainnya.

Mahasiswa menolak KPSDM

Di Pegunungan Bintang, bupati membentuk Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (KPSDM) untuk menangani bidang pendidikan.

Pasalnya komisi ini beranggotakan lima ketua partai politik (parpol), yaitu DPD Partai Nasdem, PDIP, PKS dan Perindo.

“Kami khawatir KPSDM dipolitisasi,” kata Sabinus.

Menurut dia ketua-ketua parpol yang direkrut menggunakan anggaran APBD Pegunungan Bintang untuk menyosialisasikan penyaluran beasiswa bagi mahasiswa asal kabupaten itu di seluruh Indonesia.

“Konsep pengembangan SDM seperti apa yang ingin ditempuh oleh lembaga tersebut, sementara hal yang disosialisakan oleh KPSDM bukan konsep pengembangan SDM tetapi lebih pada menyosialisasikan pengalaman pribadi yang tidak ada dampak positifnya bagi mahasiswa?” katanya.

Alasan lain kata dia, KPSDM tak mempunyai SK pendirian, akta notaris, Surat Keterangan terdaftar pada Kesbangpol Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Surat Domisili.

“Konsep pengembangan SDM Pegunungan Bintang dipolitisir,” katanya.

Ia menilai munculnya komisi KPSDM menjadikan masyarakat resah dan jenuh terhadap kepemimpinan Otemka.

Anggota Komisi C DPRD Pegunungan Bintang yang membidangi Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Pariwisata, Yunus Setamanki ketika diwawancara Jubi dari Jayapura per seluler, Selasa sore, 14 Maret 2017 mengatakan, setidaknya KPSDM ditetapkan dalam peraturan bupati (perbup), sehingga masyarakat dan wakil rakyat tidak bingung.

“Kami komisi bersangkutan tidak tahu itu (KPSDM),” kata Yunus.

Soal pemberian dana beasiswa, yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi, Yunus mengatakan, sesuai hal itu sesuai kebijakan bupati Costant Otemka dan ditangani KPSDM. Sementara untuk mahasiswa lainnya menggunakan dana hibah kampung.

“Itu bagi yang berprestasi saja, selebihnya dana hibah kampung,” katanya.

Ia mengaku Komisi C masih bingung dengan kebijakan tersebut, sebab DPRD malah menjadi sorotan masyarakat.

“Mahasiswa sorotan kepada kami,” katanya.

Hingga berita ini ditulis, Selasa (14/4/2017), Bupati Pegunungan Bintang, Costant Oktemka belum berhasil dihubungi Jubi dari Jayapura. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Minim insenerator, sampah menumpuk di RSUD Wamena

Selanjutnya

Sejak Januari 2017, ASN Dinas Kehutanan Jayawijaya belum terima gaji dan jatah beras

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe