Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Pilihan Editor
  3. Satgas, dana, strategi dan target Tim PON XIX Papua
  • Sabtu, 28 September 2016 — 12:59
  • 1862x views

Satgas, dana, strategi dan target Tim PON XIX Papua

Namun perkembangan pembinaan di Papua semakin jauh dari kata ‘membina’. Dengan dana yang begitu besar, memang ada peningkatan dana bagi cabang olahraga. Misalnya dana pembinaan yang awalnya Rp25 juta (tak jelas per tahun atau per bulan) dinaikkan menjadi Rp100 juta, dengan catatan 60 persen untuk pembinaan dan 40 persen untuk konsolidasi organisasi (pengurus).
Cabang olahraga dayung seharusnya bisa menjadi tambang medali untuk Papua - Jubi/Islami Adisubrata
Angela Flassy
angela@tabloidjubi.com
Editor :

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Membangun Papua membutuhkan proses panjang, tak semudah membalikkan telapak tangan bahkan seringkali harus bertentangan dengan kondisi objektif. Demikian kata Gubernur Papua saat meluncurkan bukunya yang berjudul ‘Papua antara Uang dan Kewenangan’.

Gubernur meminta agar Jakarta memberikan kewenangan yang lebih kepadanya agar mampu mengelola sumberdaya alam, manusia dan tentunya uang yang cukup besar diturunkan Jakarta ke Papua selama 15 tahun terakhir ini.

Seharusnya bukan hanya Jakarta yang harus memahami itu, tetapi seluruh instansi dan lembaga yang berada di bawah Gubernur harus memahami itu.

Bagaimana dengan KONI Papua dan Satgas Papua Bangkit Prestasi?

Saat berjumpa dengan media pada Mei 2015, Satgas dibentuk awal 2015 dengan 17 anggota itu mengaku bertugas melaksanakan program untuk memajukan olahraga Papua di tingkat Nasional. Hal ini dirasa penting karena Papua yang selama ini dikenal sebagai gudangnya atlet Indonesia, prestasinya di Pekan Olahraga Nasional (PON) terus mengalami penurunan (lihat tabel). Saat itu Satgas mengaku target untuk PON XIX 2016 Jabar adalah 5 besar atau yang terkuat di luar pulau Jawa. Prestasi itu pernah dicapai Papua pada PON X 1981 dan PON XI 1985. Jadi bukan 10 besar, seperti yang disampaikan Satgas saat keberangkatan Tim PON XIX Papua ke Jawa Barat pada awal September lalu.

Sejak Satgas terbentuk, Gubernur Enembe mengaku telah mengucurkan Rp300miliar kepada KONI Papua (Satgas) untuk persiapan dan pelaksanaan Kontingen PON 2016 Papua. Pada 25 Juli 2016 lalu Gubernur marah besar karena hingga dua bulan jelang pelaksanaan PON 2016, Gubernur tidak mendapatkan laporan penggunaan maupun persiapan PON dari KONI Papua maupun Satgas Papua Bangkit Prestasi. Hal itu mengakibatkan Gubernur tidak tahu pasti, apakah semua cabang olahraga sudah menerima dana atau tidak. Pada 18 September 2016 lalu, Gubernur akhirnya menunjuk Irjen Paulus Waterpauw sebagai Ketua Kontingen Papua.

Sesuai dengan tugasnya, seharusnya satgas bekerja mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada di Papua. Bukankah Papua gudangnya atlet berprestasi! Dahulu kita hanya mengenal atlet lempar dan dasa lomba berasal dari wilayah animha, dayung dari Tabi, pelari jarak jauh dari Meepago dan para sprinter atletik berasal dari Saereri. Maka dengan semakin banyak olahraga dikenal oleh anak-anak Papua, sumber atlet kini tidak spesifik dari wilayah tertentu lagi. Bahkan ada semangat anak Papua yang mengatakan, “Kam ajar, Kitong bisa.”

Namun perkembangan pembinaan di Papua semakin jauh dari kata ‘membina’. Dengan dana yang begitu besar, memang ada peningkatan dana bagi cabang olahraga. Misalnya dana pembinaan yang awalnya Rp25 juta (tak jelas per tahun atau per bulan) dinaikkan menjadi Rp100 juta, dengan catatan 60 persen untuk pembinaan dan 40 persen untuk konsolidasi organisasi (pengurus). Apakah jumlah ini sama untuk setiap cabang olahraga atau tidak, itupun tidak jelas. Apakah jumlah tersebut cukup atau tidak, itupun tak jelas.Tak ada penjelasan bagi Gubernur, apalagi bagi masyarakat.

Hasilnya pada April 2016 lalu atlet PON berdemonstrasi ke DPR Papua. Mereka mengadu bahwa hingga 5 bulan menjelang PON XIX 2016, pencanangan dimulainya training Centre (TC) PON XIX belum dilakukan. Selain itu, uang saku atlet dan pelatih dibayar tidak tepat waktu dan sesuai jumlah yang disampaikan wakil gubernur yang juga adalah Ketua KONI Papua. Perlengkapan umum, perlengkapan khusus termasuk seragam yang dibutuhkan atlet pun tidak tersedia, demikian juga bonus pra PON yang dijanjikan, hingga saat itu belum direalisasikan. Mereka meminta BPK RI mengaudit dana Pra PON 2015 lalu, yang diduga terjadi penyalahgunaan. Namun jiwa sportivitas, fair play dan cinta tanah air yang dipegang para atlet membuat mereka terus berlatih.

Strategi dan Target Tim PON Papua

Papua mencapai prestasi tertinggi pada PON X 1981 dan PON XI 1985. Saat itu Papua mengikuti 27 cabang olahraga dan menduduki urutan kelima dan menjadi yang terkuat di luar Jawa dengan perolehan 23 medali emas. Total medali pada PON 1982 adalah 61 medali, sedang PON 1985 47 medali. Tak ada pembangunan venue baru dan dan pelatih menyebabkan Papua hanya mengikuti 27 cabang olahraga dari 37 cabang yang dipertandingan.

Pada PON XII 1989 Papua datang dengan target yang sama, namun akhirnya melorot ke posisi keenam dan mengakui keunggulan Provinsi Lampung yang datang dengan strategi baru. Dengan dana terbatas, Lampung hanya fokus di cabang olahraga perorangan angkat besi, berat dan binaraga yang mempertandingan 38 medali. Targetnya, kirim 11 orang dapat 11 medali emas. Target tercapai dan Lampung menjadi yang terkuat di luar jawa.

Pada PON XIII 1993, Papua mengikuti jejak lampung. Papua meninggalkan banyak cabang olahraga beregu, kecuali sepakbola yang dianggap bergengsi. Lalu mengirimkan atlet pada cabang olahraga perseorangan yang ditargetkan mendapatkan emas. Iming-iming bonus muncul pertama kali pada PON XIII 1993, yakni Rp100 juta per emas. Hasilnya, Papua tetap di posisi 6 besar. Satu medali emas dari cabang sepakbola menjadi hiburan tim Papua saat itu. Pada masa itu, lahirnya the golden Papua sepakbola Papua.

Pada tahun 2000 menjadi tonggak baru dalam sejarah PON. Untuk pertama kalinya (setelah PON pertama di Solo) PON dilakukandi luar Jakarta. Target tuan rumah adalah juara umum. Segala cara dilakukan, termasuk mengontrak pemain dari provinsi lain untuk mencapai juara umum.     

Sebagai Provinsi yang akan menjadi tuan rumah PON XX, Papua bersiap diri. Kali ini Papua pun latah mengikuti pengalaman provinsi lain.  Salah satu strategi memenuhi target 5 besar di PON XIX Jabar, Satgas Papua Bangkit Prestasi mengontrak atlet dari Provinsi lain yang memiliki prestasi nasional atau regional. Dari 50 medali, 13 emas ditargetkan dari atlet kontrakan tersebut. Sebut saja berkuda (1 emas), tenis (1 emas), sepatu roda (1 emas,), dansa (2 emas) dan selam (3 emas). Walau tak memasang target emas, Papua juga mengontrak sepasang tim bola voli.

Sampai pertengahan PON XIX 2016, dari target 13 emas, atlet kontak Papua hanya mendapatkan 3 medali emas (2 dari dari dansa dan 1 dari selam). Padahal honor yang diperoleh berbeda cukup signifikan dengan atlet lokal. Misalnya Margaretha Herawati yang ditargetkan mendapatkan 3 medali emas, ternyata mendapatkan 1 emas. Kepada Jpnn, mengaku menerima Rp30 juta per bulan dengan janji bonus sebesar Rp1 miliar per emas. Jika dihitung, dalam setahun Herawati menerima honor Rp360 juta. Namun harga kontrak atlet itu relatif, tergantung tawar menawar atlet dan Satgas Papua.

Sedangkan 37 medali masih harus diperjuangkan oleh atlet lokal yang  jika akhirnya diperoleh, mereka akan menerima Rp600 juta per medali emas perorangan dan Rp1 miliar untuk beregu. Jangan tanyakan berapa honor mereka per bulan. Sebab jika cukup, mereka tak perlu demonstrasi pada April lalu.

Perkataan Gubernur bahwa membangun Papua tidak mudah, butuh proses, seharusnya juga dipahami Satgas. Sumber daya manusia Papua tidak terbatas. Namun untuk mengikuti semua cabang olahraga di PON, anak-anak Papua harus diperkenalkan dengan berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan di sana.

Jika targetnya emas, Papua dapat membidik beberapa cabang yang mempertandingkan banyak medali dan sudah menjadi tambang emas bagi tim PON Papua selama ini seperti dayung (40 medali), Atletik (47), tinju (16), Judo (22), Pencak silat (21), karate (17), wushu (23), Selam (22) dan lain-lain. 

Soal pelatih, Papua memiliki beberapa mantan atlet dengan prestasi tingkat Asia seperti Dayung, Atletik, Tinju, Judo, Pencak Silat, Binaraga, sepakbola dan sebagainya. Pemerintah bisa memberdayakan mereka, mulai dari mengikutkan pelatihan secara berjenjang, memberikan honor yang layak dan mereka akan menghasilkan ratusan atlet Papua lainnya. Biaya pelatih lokal tentu tak se mahal pelatih luar Papua.

Soal dana, Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bersama perusahaan-perusahaan menikmati SDA di Papua itu dapat secara gotong royong menyelenggarakan pertandingan rutin secara berjenjang, menyediakan venue yang representatif untuk cabang-cabang tersebut dan membagi tanggung jawab untuk membina cabang-cabang olahraga tersebut. Dengan demikian proses pembinaan berjalan, mental, spiritual dan jasmani anak-anak Papua terbina. Anak-anak muda Papua akan memiliki visi akan melakukan apa enam bulan, setahun atau lima tahun kedepan.

Jika targetnya sebagai sukses sebagai pelaksana dan juara umum PON XX 2020, Papua tentu menyisahkan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam empat tahun terakhir.

Mulai dari persiapan atlet, cabangan olahraga dan infrastruktur. Dengan perolehan 14 medali emas pada PON XIX, apakah mungkin Papua menjadi juara umum PON XX?

Sedangkan untuk infrastruktur, hingga saat ini Papua hanya memiliki Stadion mandala yang bertaraf internasional. Sedangkan beberapa bangunan yang sangat spesifik seperti velodrom untuk olahraga balap sepeda, venue olahraga aquatik, softball, baseball, hokey, atletik, Papua belum memilikinya.

Akhirnya Papua dapat mengembalikan citranya sebagai ‘Gudang Atlet.”Memang butuh proses, tetapi tak begitu panjang jika ada prioritas cabang olahraga yang menjadi fokus pembinaan. (*)

Bersambung ke tulisan kedua.. Cabang Unggulan Emas, Minim Pembinaan

Tabel perolehan medali Papua dalam PON

Tahun Cabor Urutan Emas Perak Perunggu Jumlah
XIX, 2016, Jabar 43          
XVIII, 2012, Riau   15 9 11 16 36
XVII, 2008, Kaltim 32 11 14 21 17 52
XVI, 2004, Sumsel 30 7 23 13 15 54
XV, 2000, Jatim 26 7 18 17 23 58
XIV, 1996, DKI Jakarta 27 6 17 17 16 50
XIII, 1993, DKI Jakarta   6 17 14 16 47
XII, 1989, DKI Jakarta 27 6 23 23 16 62
XI, 1985, DKI Jakarta 27 5 23 24 26  
X, 1981, DKI Jakarta 27 5 13 24 19 56
IX, 1977, DKI Jakarta 27 8 7 14 7 28
VIII, 1973, DKI Jakarta 26 15 1 4 7 12
VII, 1969, DKI Jakarta 26 17 1   1 2
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Penyelesaian masalah HAM Papua, hanya respon kebisingan luar negeri

Selanjutnya

Kelompok HAM minta pemerintah sambut ajakan 6 Negara Pasifik soal Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe