Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. DPRD Jayapura tangguhkan pembahasan dua raperda
  • Rabu, 15 Maret 2017 — 20:23
  • 1174x views

DPRD Jayapura tangguhkan pembahasan dua raperda

Dari enam raperda yang diusulkan, DPRD hanya membahas/uji publik empat raperda, di antaranya, raperda rentang sistem penyelenggaraan pendidikan, raperda tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), raperda tentang pemerintah kampung dan raperda tentang pengelolaan keuangan kampung.
Suasana uji publik enam raperda di DPRD Kabupaten Jayapura beberapa waktu lalu – Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
Editor : Timoteus Marten
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Sentani, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura menangguhkan uji publik dua rancangan peraturan daerah (raperda) karena belum memenuhi persyaratan secara akademis dan draf yang belum sempurna.

Dari enam raperda yang diusulkan, DPRD hanya membahas/uji publik empat raperda, di antaranya, raperda rentang sistem penyelenggaraan pendidikan, raperda tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), raperda tentang pemerintah kampung dan raperda tentang pengelolaan keuangan kampung.

Sementara dua raperda lainnya yang ditangguhkan (ditunda) adalah raperda tentang danau, sungai mati dan rawa, dan raperda tentang tanah.

Meski demikian, dua raperda ini penting untuk dibahas lagi dan dilakukan uji publik, sebab berkaitan dengan kondisi danau Sentani dan kawasan penyangga di Cagar Alam Siklop (CAS).

“Sungai dan danau penting bagi masyarakat kita, karena ini merupakan sumber kehidupan bagi mereka yang tinggal di bawah kaki Gunung Siklop dan mengkonsumsi ikan dari danau Sentani,” kata Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura, Moses Kallem ketika ditemui Jubi di Sentani, Rabu (15/3/2017).

Selanjutnya, kata dia, DPRD akan membahas soal tercemarnya air danau dan sungai sepanjang kawasan penyangga yang mulai mengering akibat ulah manusia.

“Harus ada proteksi terhadap hal-hal ini sehingga tidak dibiarkan (dirusaki) begitu saja,” katanya.

Wakil Ketua II DPRD Jayapura, Kornelis Yanuaring menilai raperda tentang BUMK yang sudah disahkan menjadi kampung adat sangat tepat bagi masyarakat.

Menurutnya BUMK mempermudah masyarakat untuk mengelola seluruh sumber daya alamnya.

“Dulu masyarakat ragu karena tidak ada pasar. Hasil bumi setengah mati dibawa ke kota untuk dipasarkan. Sekarang kalau sudah ada BUMK, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh untuk memasarkan hasil bumi. Tinggal BUMK yang memainkan peran dan fungsinya,” katanya.

Hal ini dinilanya dapat menjawab persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun mereka harus membuka diri bagi penanam saham dan modal untuk berkontribusi di kampungnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Ruangan rawat inap RSUD Yowari memprihatinkan

Selanjutnya

Warga Jayapura diajak buang sampah pada tempatnya

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe