PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. DPRD Jayapura tangguhkan pembahasan dua raperda
  • Rabu, 15 Maret 2017 — 20:23
  • 974x views

DPRD Jayapura tangguhkan pembahasan dua raperda

Dari enam raperda yang diusulkan, DPRD hanya membahas/uji publik empat raperda, di antaranya, raperda rentang sistem penyelenggaraan pendidikan, raperda tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), raperda tentang pemerintah kampung dan raperda tentang pengelolaan keuangan kampung.
Suasana uji publik enam raperda di DPRD Kabupaten Jayapura beberapa waktu lalu – Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Sentani, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura menangguhkan uji publik dua rancangan peraturan daerah (raperda) karena belum memenuhi persyaratan secara akademis dan draf yang belum sempurna.

Dari enam raperda yang diusulkan, DPRD hanya membahas/uji publik empat raperda, di antaranya, raperda rentang sistem penyelenggaraan pendidikan, raperda tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), raperda tentang pemerintah kampung dan raperda tentang pengelolaan keuangan kampung.

Sementara dua raperda lainnya yang ditangguhkan (ditunda) adalah raperda tentang danau, sungai mati dan rawa, dan raperda tentang tanah.

Meski demikian, dua raperda ini penting untuk dibahas lagi dan dilakukan uji publik, sebab berkaitan dengan kondisi danau Sentani dan kawasan penyangga di Cagar Alam Siklop (CAS).

“Sungai dan danau penting bagi masyarakat kita, karena ini merupakan sumber kehidupan bagi mereka yang tinggal di bawah kaki Gunung Siklop dan mengkonsumsi ikan dari danau Sentani,” kata Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura, Moses Kallem ketika ditemui Jubi di Sentani, Rabu (15/3/2017).

Selanjutnya, kata dia, DPRD akan membahas soal tercemarnya air danau dan sungai sepanjang kawasan penyangga yang mulai mengering akibat ulah manusia.

“Harus ada proteksi terhadap hal-hal ini sehingga tidak dibiarkan (dirusaki) begitu saja,” katanya.

Wakil Ketua II DPRD Jayapura, Kornelis Yanuaring menilai raperda tentang BUMK yang sudah disahkan menjadi kampung adat sangat tepat bagi masyarakat.

Menurutnya BUMK mempermudah masyarakat untuk mengelola seluruh sumber daya alamnya.

“Dulu masyarakat ragu karena tidak ada pasar. Hasil bumi setengah mati dibawa ke kota untuk dipasarkan. Sekarang kalau sudah ada BUMK, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh untuk memasarkan hasil bumi. Tinggal BUMK yang memainkan peran dan fungsinya,” katanya.

Hal ini dinilanya dapat menjawab persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun mereka harus membuka diri bagi penanam saham dan modal untuk berkontribusi di kampungnya. (*)

Sebelumnya

Ruangan rawat inap RSUD Yowari memprihatinkan

Selanjutnya

Warga Jayapura diajak buang sampah pada tempatnya

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua