Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kasus Freeport, di mana masyarakat adat?
  • Rabu, 15 Maret 2017 — 20:34
  • 1551x views

Kasus Freeport, di mana masyarakat adat?

Ia menegaskan, persoalan bagi masyarakat setempat amat kompleks. “Masyarakat setempat masih dijadikan sebagai obyek yang tak pernah dilibatkan sekalipun operasi perusahaan tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat setempat,” katanya.
Ilustrasi Freeport di Tembagapura - Ist
Abeth You
abethamoyeyou@gmail.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – Konflik kepentingan antara Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia (PTFI) tak kunjung menemukan titik temu. Sedangkan masyarakat adat tidak digubris oleh kedua belah pihak.

Ketua Dewan Adat Wilayah (DAW) Meepago, Oktovianus Pekei mengakui kedua pihak berada pada posisi tidak mau rugi atau dirugikan. Namun yang dirugikan selama puluhan tahun perusahaan beroperasi adalah masyarakat adat.

“Silakan kedua belah pihak mengidentifikannya. Namun, bagi masyarakat setempat, persoalannya bukan sekadar berapa berapa besar dana yang diperoleh dari hasil tambang tersebut,” ujar Oktovianus Pekei kepada Jubi di balik selelurnya, Rabu, (15/3/2017).

Ia menegaskan, persoalan bagi masyarakat setempat amat kompleks. “Masyarakat setempat masih dijadikan sebagai obyek yang tak pernah dilibatkan sekalipun operasi perusahaan tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat setempat,” katanya.

“Oleh karena itu, semestinya kami harus bertanya kepada Pemerintah dan perusahaan Sejauhmana kepentingan masyarakat setempat diakomodir jikalau tidak dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan formal? Ataukah Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo masih harus tetap mengobyekan masyarakatnya tetap pada posisi tidak diajak berbicara?” katanya.

Ia menegaskan masyarakat setempat dikorbankan akibat korporasi kepentingan kekuasaan.

Terpisah, Damaris Onowame, koordinator masyarakat adat Kamoro dan Amugme mengatakan, pemerintah dan perusahaan harus membuka diri terhadap masyarakat setempat daripada mempertahankan kekuasaan atas sumber daya alam di Freeport.

“Masyarakat setempat mesti diperlakukan sebagai subyek yang dilibatkan sebagai aktor utama dalam membicarakan dan menyelesaikan konflik tambang Freeport,” tegasnya.

Namun, lebih dari itu ia menuntut Freeport harus ditutup sebab banyak dampak yang dialami selama puluhan tahun perusahaan itu beroperasi atas tanah leluhurnya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Gubernur Papua tuding polisi terlibat jauh dalam pilkada

Selanjutnya

Posisi Ketua Komisi IV DPR Papua segera digantikan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe