PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Lapago
  3. Sejak Januari 2017, ASN Dinas Kehutanan Jayawijaya belum terima gaji dan jatah beras
  • Kamis, 16 Maret 2017 — 21:59
  • 766x views

Sejak Januari 2017, ASN Dinas Kehutanan Jayawijaya belum terima gaji dan jatah beras

“Sejak ada undang-undang 23, itu kami di dinas kehutanan digabung di provinsi, jadi pendanaan pembiayaan semua kegiatan itu dilimpahkan ke provinsi,” ungkap Yunus Lengka, pegawai di Dinas Kehutanan Jayawijaya, (14/3/2017) di Wamena.
Yunus Lengka (tengah) bersama dua rekan ASN dinas Kehutanan Jayawijaya – Jubi/Wesai
Admin Jubi
redaksionline@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1
 
Wamena, Jubi – Puluhan pegawai Dinas Kehutanan Jayawijaya mengeluh gajinya yang belum dibayarkan hingga memasuki bulan ketiga, Maret 2017 ini. Termasuk, hak-hak lainnya, seperti jatah beras.
 
Hal itu terjadi sejak berlaku Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah operasional dinas kehutanan kabupaten-kota yang dialihkan ke pemerintah Provinsi.
 
“Sejak ada undang-undang 23, itu kami di dinas kehutanan digabung di provinsi, jadi pendanaan pembiayaan semua kegiatan itu dilimpahkan ke provinsi,” ungkap Yunus Lengka, pegawai di Dinas Kehutanan Jayawijaya, (14/3/2017) di Wamena.
 
Namun, karena belum ada keputusan yang jelas dari pusat  tentang pelaksanaan UU tersebut sehingga kata Yunus Lengka, pemerintah provinsi Papua melalui  Dinas Kehutanan Provinsi  melimpahkan pelaksanaan P3D ke kabupaten kota.
 
“Sesuai surat edaran dinas kehutanan provinsi, sudah jelas bahwa terkait DAU yang belum dilimpahkan ke provinsi itu dikembalikan ke daerah termasuk pendanaan dan lain-lain. Surat tersebut belum ada tindak lanjut dari Pemda Jayawijaya untuk 39 PNS Dinas Kehuatanan Jayawijaya,” kata Yunus.
 
Akibatnya sampai dengan memasuki bulan ke-3, tahun ini, sebanyak 39 ASN itu belum menerima gaji dan jatah beras, padahal kata Yunus, pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah daerah Jayawijaya.
 
“Tahun 2017 dari Januari, Februari sampai Maret ini, kami belum gajian, termasuk jata beras, insentif ataupun kegiatan-kegiatan itu belum ada kejelasan,” ujarnya. “Kami harap ada tindaklanjut dari pemereintah Jayawijaya  supaya tiga bulan kami belum gajian ini bisa diproses,” tambahnya.
 
Mantan Kepala Dinas Kehutanan Jayawijaya Yunus Matuan, yang dikonfirmasi membenarkan keluhan ASN tersebut. “Dan persoalan ini kami suda sampaikan ke pemerintah kabupaten untuk tolong digaji yang sudah tiga bulan tidak dibayarkan,” kata Yunus via telepon dari Manokwari.
 
“Pak bupati dan wakil bupati sudah tahu (persoalan ini). Pak Sekda tahu, Kepala Dinas Keuangan sudah tahu sampai asisten sudah tahu. Apakah sengaja biarkan kami seperti itu? Apakah saya harus lapor ke Presiden Jokowi? Bapa-bapa di kabupaten tolong mengertilah,” ujar Yunus yang kini menjabat sekretaris dinas BLH Jayawijaya setelah adanya UU No. 23 Tahun 2014. (Wesai H)
 

Sebelumnya

Mahasiswa Pegunungan Bintang tuntut dana pendidikan

Selanjutnya

Petugas kebersihan TPA Pisugi tuntut pembayaran hak

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua