Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Polemik Gubernur dan Kapolda jangan mengorbankan rakyat
  • Jumat, 17 Maret 2017 — 10:26
  • 1508x views

Polemik Gubernur dan Kapolda jangan mengorbankan rakyat

Ia khawatir, akibat "perang urat syaraf" Gubernur dan Kapolda Papua, berdampak pada situasi di masyarakat. Terhadap roda pemerintahan, keamanan dan meningkatnya eskalasi politik di daerah.
Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw dan Gubernur Papua, Lukas Enembe - Dok. Jubi 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Dominggus Mampioper

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Laurenzus KadepaL menanggapi polemik yang melibatkan Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Kapolda Papua, Inspektur Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM itu berharap agar rakyat Papua tidak terkena imbas dari polemik dua pimpinan di Papua itu. Pimpinan pemerintahan dan pimpinan institusi Polri di Papua.

"Jangan sampai rakyat dikorbankan. Rakyat Papua sudah cukup menjadi korban kebijakan pembangunan yang salah, kekerasan militer, Freeport, kepentingan elit politik daerah dan hal lainnya," kata Kadepa kepada Jubi via teleponnya, Kamis (16/3/2017).

Ia khawatir, akibat "perang urat syaraf" Gubernur dan Kapolda Papua, berdampak pada situasi di masyarakat. Terhadap roda pemerintahan, keamanan dan meningkatnya eskalasi politik di daerah.

"Bisa saja berdampak ke sana. Semoga rakyat tidak terprovokasi. Mungkin saja pernyataan Gubernur, Lukas Enembe benar, namun bisa saja, apa yang disampaikan Kapolda Paulus Waterpau juga benar," ujarnya. 

Namun kata dia, dalam situasi ini, bukan ataupun  tidak sedang mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tetapi bagaimana kedua pimpinan ini bersama mencari solusi  yang terbaik. Menyelesaikan hal ini secepat mungkin sesuai mekanisme yang ada agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan.

"Saya harap kedua pemimpin yang merupakan orang asli Papua ini tidak menggerakkan kekuatan massa dan lain-lain. Tidak terus beradu argumen yang pada akhirnya rakyat menjadi korban. Mungkin ini hanya kesalahpahaman saja. Selesaikan secara baik-baik," katanya.

Dalam wawancara dengan salah satu stasiun Televisi Swasta di Jakarta, Selasa (14/3/2017), Gubernur Papua, Lukas Enembe menyebut oknum polisi terlibat terlalu jauh dalam Pilkada di beberapa kabupaten di Papua.

Gubernur Enembe mengaku mendapatkan banyak laporan dari para bupati yang wilayahnya menyelenggarakan pilkada beberapa waktu lalu.

"Kami punya saksi, punya laporan dari para bupati yang disampaikan kepada kita. Kabupaten Jayapura, dimana 17 distrik di Kabupaten tersebut harus PSU (Pemilihan Suara Ulang), ini keterlibatan anggota polisi luar biasa terjadi. Kita ikuti dari awal. Semua daerah hampir sama. Oleh karena itu, saya minta untuk hentikan kegiatan ini," kata Gubernur Enembe.

Selain mempersoalkan pendanaan PSU yang sangat besar, menurut Gubernur Enembe, keterlibatan oknum polisi seperti ini akan menciptakan instabilitas di Papua. Gubernur mencontohkan Kabupaten Jayapura yang anggota KPPSnya diperiksa.

Menurutnya, kepolisian tidak punya hak untuk memeriksa KPPS. Selain itu, di Kabupaten Yapen, dalam PSU ada anggota polisi juga terlibat mendampingi Panwaslu Provinsi. 

Tak hanya meminta Kapolda Papua menarik pasukan-pasukan yang diturunkan disemua distrik, Gubernur Papua bahkan meminta meminta Kapolri dan Presiden segera menarik Kapolda Papua, Irjenpol Paulus Waterpauw.

"Kapoldanya segera ditarik, karena kewenangan ini, kewenangan gubernur. Kewenangan Otsus. Gubernur biasa meminta tapi  kalau sudah keterlaluan lebih baik ditarik," kata Enembe.

Menanggapi pernyataan Gubernur Papua ini, Kepala bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua Kombes Pol AM Kamal di Kota Jayapura, Selasa malam, mengatakan, pihaknya dalam mengawal pelaksanaan pesta demokrasi di 10 kabupaten dan satu kota pada pilkada 2017 sudah sangat netral.

"Pernyataan Pak Gubernur itu sangat subjektif, tidak mendasar dan tidak layak disampaikan ke media," kata AM Kamal menanggapi pernyataan Gubernur Lukas Enembe.

Katanya, polisi di Papua netral. Polri sadar dalam pelaksanaan tugasnya harus tegak lurus, mereka yang merasa berurusan sama hukum, sudah pasti akan merasa tidak nyaman.

"Pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi ini karena para calon tidak siap untuk menerima kekalahan maka terjadi pelanggaran Pemilu dan terjadinya PSU yang diputuskan oleh penyelenggara," ujarnya. (*)

Sebelumnya

Natan: Kemenpan RB berupaya meng-Indonesiakan orang Papua

Selanjutnya

Solidaritas Mahasiswa akan gelar demonstrasi tutup Freeport

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe