Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Holding Company harus bertanggung jawab soal PRP
  • Jumat, 17 Maret 2017 — 18:07
  • 1083x views

Holding Company harus bertanggung jawab soal PRP

Meskipun demikian, kata Hery, pihaknya akan segera memanggil instansi terkait guna membahas persoalan PT PRP yang tidak membayar gaji karyawannya selama 11 bulan.
Puluhan karyawan PT PRP saat sampaikan aspirasi kepada Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 

Jayapura, Jubi -Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengatakan, Holding Company harus bertanggungjawab atas permasalahan yang sedang melilit PT. Percetakan Rakyat Papua (PRP).

"Sebenarnya PT PRP ini berada di bawah kewenangan Holding Company sehingga lembaga tersebut yang seharusnya bertanggungjawab," kata Hery kepada wartawan di sela-sela kegiatan serah terima jabatan Kepala Dinas PU, di Jayapura, Jumat (17/3/2017).

Meskipun demikian, kata Hery, pihaknya akan segera memanggil instansi terkait guna membahas persoalan PT PRP yang tidak membayar gaji karyawannya selama 11 bulan.

"Kami akan segera memanggil Biro Perekonomian, Hukum dan Inspektorat untuk membahas bersama kasus ini," ucapnya.

"Kami juga akan memanggil pihak Holding Company dan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Percetakan untuk turut serta dalam pembahasan ini," tambahnya.

Ia kembali tekankan, masalah yang terjadi di PT Percetakan akan menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Papua, mengingat seluruh karyawan yang bekerja adalah anak-anak Papua.

"Yang jelas ini merupakan anak-anak kami, sehingga akan diperhatikan secara serius," kata Hery.

Terpisah, Rudolf Aimaner Perwakilan Karyawan PRP, mengatakan sampai saat ini seluruh karyawan tidak tahu kejelasan status perusahaan percetakan terbesar di Papua ini. Namun yang jelas, gaji seluruh pekerja percetakan selama 11 bulan belum terbayarkan.

"Kami ingin mengetahui kejelasan perusahaan ini mau dilikuidasi atau tetap dilanjutkan karena selama 11 bulan ini tidak menggaji karyawannya," kata Rudolf.

Dia menambahkan, selama 11 bulan gaji, uang makan, tunjangan transportasi dan biaya BPJS tidak pernah dibayarkan oleh pihak manajemen, bahkan sejak Januari hingga Maret 2017 baru sekali saja bertemu Direksi PRP. (*)

loading...

Sebelumnya

Lembaga PKK diminta hidupkan kembali 10 program

Selanjutnya

Djuli Mambaya jabat Kadis PU Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe