PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kehadiran aparat keamanan dalam Sidang Sinode XVII, pukulan telak bagi eksistensi GKI Tanah Papua
  • Minggu, 19 Maret 2017 — 18:17
  • 818x views

Kehadiran aparat keamanan dalam Sidang Sinode XVII, pukulan telak bagi eksistensi GKI Tanah Papua

“Sebagai bagian dari gerakan reformasi dalam GKI Di Tanah Papua, FPPJ memandang bahwa sebuah tahapan dan babak baru telah dimulai dengan lahirnya sejumlah pemimpin di aras Sinode GKI saat ini, baik pada Badan Pekerja Am Sinode yang senantiasa disebut Badan Pekerja Harian maupun Badan Pekerja Lengkap,” kata Warrinussy.
Peserta sidang Sinode XVII GKI di Tanah Papua berkesempatan memotret Badan Pekerja Am Sinode 2017-2022 yang baru terpilih - IST
Niko MB
ness@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Sorong, Jubi - Sidang Sinode XVII GKI di Tanah Papua yang berlangsung di Waisai pekan lalu telah usai. Denominasi gereja terbesar di Tanah Papua ini kini memiliki pengurus baru untuk periode 2017-2022. Namun sejumlah catatan menjadi bahan evaluasi bagi pengurus baru ini.

Yan Warinussy, Ketua Pengarah pada Forum Persekutuan Presbiter dan Jemaat (FPPJ) GKI Klasis Manokwari dan se-Tanah Papua meski menyambut terpilihnya Badan Pekerja Am Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) Di Tanah Papua periode tahun 2017-2022 dengan sukacita berharap segenap komponen jemaat dan para presbiter (penatua, penatuati, syamas dan syamaset) bersatu dan mewujudkan kehendaknya bersama untuk melakukan pembaharuan (reformasi) dalam tubuh GKI Di Tanah Papua.

“Sebagai bagian dari gerakan reformasi dalam GKI Di Tanah Papua, FPPJ memandang bahwa sebuah tahapan dan babak baru telah dimulai dengan lahirnya sejumlah pemimpin di aras Sinode GKI saat ini, baik pada Badan Pekerja Am Sinode yang senantiasa disebut Badan Pekerja Harian maupun Badan Pekerja Lengkap,” kata Warrinussy.

Ia menyebutkan terpilihnya Pdt.Andrikus Mofu, M.Th (Ketua), Pdt.Hizkia Rollo, S.Th (Wakil Ketua), Pdt.Daniel Kaigere, M.Th (Sekeretaris), Pdt.Syahnun Abbas (Wakil Sekretaris) serta Nikodemus Satya, SE (Bendahara) serta Boaz Duwiri, SE (Ketua Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja/BPPG) merupakan bagian dari sebuah langkah reformasi demi eksistensi dan keselamatan persekutuan umat GKI Di Tanah Papua.

Ia juga mencatat bahwa kendatipun proses persidangan dapat memilih dan menetapkan beberapa keputusan, termasuk memilih dan mengangkat Badan Pekerja Am Sinode dan BPPG tingkat Sinode namun sepanjang sejarah perjalanan lahir, tumbuh dan berkembangnya GKI DI Tanah Papua sejak berdiri sah tanggal 26 Okotber 1956, baru pertama kali dalam Sidang Sinode XVII di Waisay-Klasis Raja Ampat Utara ini, terjadi "intervensi" negara melalui kehadiran institusi dan aparat keamanan dari POLRI dan TNI yang sangat besar sepanjang berlangsungnya sidang sinode tersebut.

“Padahal di dalam Tata Gereja GKI Di Tanah Papua sendiri pada Bab VI Pasal 23 serta Peraturan GKI tentang Jemaat, Klasis dan Sinode Bab IV tentang Sidang Sinode Pasal 13 angka 1 hingga angka 9 sama sekali tidak diperbolehkan dalam situasi apapun adanya kehadiran aparat keamanan negara dalam sebuah Sidang Sinode GKI Di Tanah Papua,” ungkap Warinussy.

Menurutnya, ini menjadi sebuah pukulan telak bagi eksistensi GKI DI Tanah Papua sebagai gereja besar yang seharusnya bebas dari intimidasi dan intervensi negara sekalipun.

“FPPJ telah menulis laporan resmi tentang situasi tersebut di Sidang Sinode Waisai dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada Dewan HAM PBB di Geneva dan mendesak dikirimnya Pelapor Khusus untuk Kebebasan Beragama serta Kebebasan Berserikat dan berkumpul untuk masuk ke Tanah Papua dan menulis laporan serta rekomendasi mengenai perilaku pengamanan yang cenderung berlebihan dan mencederai Tata Gereja tersebut,” lanjut Warinussy.

FPPJ mendorong BP Am Sinode GKI Di Tanah Papua periode 2017-2022 untuk segera memperbaiki pola penyelenggaraan sebuah hajatan Gereja sebagai hajatan iman yang tidak boleh berubah seakan hajatan politik praktis yang bernuanasa konflik dan kekerasan.

Selain “intervensi” aparat keamanan, Sidang Sinode XVII diwarnai pengusiran GKI Klasis Balim Yalimo-Wamena dari lokasi kegiatan. Pendeta Yudas Meage, Ketua  Klasis Balim Yalimo, kepada Jubi mengatakan, sesuai aturan dan ditetapkan dalam SK melalui rapat bersama klasis dan jemaat-jemaat, ada tujuh orang yang diutus ke Waisai, tiga dari klasis, dua jemaat dan dua peninjau. Namun sesampainya di Baisai, ternyata sudah ada yang mewakili Klasis Balim Yalimo, yaitu Imanuel Rumere dan Albert Suebu.

“Padahal dua orang ini sudah meninggalkan tugas berbulan-bulan dari klasis. Maka tidak benar jika keduanya ditunjuk mewakili Klasis Baliem Yalimo,” kata Pendeta Meage.

Namun demikian, Pendeta Meage mengatakan Klasis Balim Yalimo tetap membangun jemaat dan berkomitmen untuk bekerja dan melayani jemaat. (*)

Sebelumnya

Kapolda tegaskan tidak ada masalah antara dirinya dengan Gubernur

Selanjutnya

Pembangunan jangan rugikan OAP

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua