Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Pembangunan jangan rugikan OAP
  • Senin, 20 Maret 2017 — 09:38
  • 764x views

Pembangunan jangan rugikan OAP

"Pemerintah ingin membangun. Tapi kami orang Papua jangan lagi dirugikan. Kalau pembangunan merugikan orang Papua, itu tak ada artinya. Selain itu, orang Papua jangan lagi jual tanah. Lebih bagus dikontrakkan saja. Ini demi generasi muda ke depan," kata Elvis.
Perwakilan Masyarakat Depapre Bersama Komisi I DPR Papua Ketika Meninjau Lokasi Reklamasi untuk Pembangunan Peti Kemas di Depapre, Kabupaten Jayapura - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Ketua Komisi I DPR Papua, komisi yang membidangi Pertanahan, Tapal Batas dan Pemerintahan, Elvis Tabuni menyatakan, silakan pemerintah melakukan pembangunan di Papua, namun jangan merugikan orang asli Papua.

Hal itu dikatakan Elvis Tabuni, ketika komisinya bertemu masyarakat Depapre di Kantor Kampung Waiya, Distrik Depapre, Jumat (17/3/2017) untuk mendengar aspirasi warga terkait pembangunan pelabuhan peti kemas di wilayah itu. 

"Pemerintah ingin membangun. Tapi kami orang Papua jangan lagi dirugikan. Kalau pembangunan merugikan orang Papua, itu tak ada artinya. Selain itu, orang Papua jangan lagi jual tanah. Lebih bagus dikontrakkan saja. Ini demi generasi muda ke depan," kata Elvis.

Menurutnya, di berbagai wilayah terjadi banyak masalah terkait tanah. Untuk itu, Komisi I DPR Papua berencana membentuk Pansus.

"Ini catatan penting. Ke depan harus ada aturan agar tanah hanya dikontrakkan. Tidak boleh jual belikan," ujarnya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long mengatakan, selama ini komisinya banyak menerima aspirasi terkait masalah tanah adat. Masalah tapal batas. Hampir semua tanah yang dipakai untuk proses pembangunan, bermasalah.

"Inilah yang sebenarnya kami akan cermati dan kami akan kaji bersama-sama dengan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) nantinya," kata Tan.

Katanya, dibutuhkan pemetaan tanah adat. Inilah merupakan tugas MRP yang terpilih periode mendatang.

"Masyarakat menyatakan, ingin sistem mengontrakkan tanah. Tapi mereka tidak ada regulasi. Perlu Perdasi/Perdasus sebagai dasar hukum masyarakat. Untuk produk hukum mengenai masalah kontrak tanah, sementara dalam proses di Badan Legislasi DPR Papua. Semoga tahun ini bisa disahkan sebagai produk hukum," ujarnya. (*) 

loading...

Sebelumnya

Kehadiran aparat keamanan dalam Sidang Sinode XVII, pukulan telak bagi eksistensi GKI Tanah Papua

Selanjutnya

Kapolres Paniai bantah keterangan kuasa hukum KPUD Intan Jaya

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe