PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Saireri
  3. Bupati minta kepala distrik awasi dana kampung dan pegawai
  • Senin, 20 Maret 2017 — 13:56
  • 636x views

Bupati minta kepala distrik awasi dana kampung dan pegawai

“Yang bertanggung jawab mengawasi adalah kepala distrik. Ini dana  besar, mencapai 1,3 miliar rupiah per kampung. Kalau dana ini tidak awasi akan salah sasaran dan kepada kampung akan berurusan dengan hukum. Ini perintah undang-undang,” tegasnya.
Bupati Nabire, Isaias Douw saat memberi arahan dalam Sosialisasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Nabire – Jubi/ist
Admin Jubi
redaksionline@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Nabire, Jubi - Bupati Nabire, Isaias Douw meminta  kepada seluruh Kepala Distrik se-Kabupaten Nabire  untuk mengawasi dana kampung dan aparatur sipil negara (ASN) di tingkat distrik.

“Yang bertanggung jawab mengawasi adalah kepala distrik. Ini dana  besar, mencapai 1,3 miliar rupiah per kampung. Kalau dana ini tidak awasi akan salah sasaran dan kepada kampung akan berurusan dengan hukum. Ini perintah undang-undang,” tegasnya.

Sesuai aturan, sebanyak 60 persen dari dana kampung tersebut diperuntukan untuk infrastruktur dan sisa untuk belanja pengawai dan administrasi.

“Penggunaan dana kampung untuk infrastruktur itu harus dibicarakan bersama masyarakat, undang tokoh-tokoh di kampung. Semua komponen harus hadir dan pembahasannya melalui Musrembang Kampung. Ini dana dari Presiden Jokowi untuk membangun kampung, bukan dana dari nene moyang kita,” pinta Isaias.

Demikian dikatakan Bupati Isaias sebagaimana dikutip Kepala Bagian Humas Setda Nabire, Yermias Degei kepada wartawan usai rapat dalam rangka “Sosialisasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah 
Kabupaten Nabire Tahun 2017-2018”, di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire, Kamis, (16/3/2017).
Isaias menekankan, kepala distrik selain mengawasi dana kampung juga mengawasi dan membina ASN di tingkat distrik,  baik pegawai kantor distrik, guru dan pegawai dinas kesehatan yang ada di Puskesmas dan Pustu.

“Kepala distrik berikan surat teguran pertama, kedua dan kalau ketiga juga tidak masuk  ya  masih banyak yang antri, kita akan pecat. Sekarang kita tidak main-main. Kita, kerja, dan kerja melayani,” kata Bupati Isaias.

Kepala Dinas Perencanaan Anggaran dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Nabire, Slamet, menambahkan, dana kampung telah dinilai oleh KPK berpotensi terjadi penyalagunaan.

“Kepala Distrik sebagai kepala wilayah di tingkat distrik harus awasi dana kampung. Ini perintah aturan,” kata Slamet (*)

Sebelumnya

Peringatan HUT PPNI, perawat diharapkan miliki STR

Selanjutnya

Bupati Isaias: Pejabat negara wajib laporkan harta kekayaan ke KPK

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua