Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Pemilik ulayat minta Pemda bayar lahan sekolah
  • Senin, 20 Maret 2017 — 13:49
  • 1093x views

Pemilik ulayat minta Pemda bayar lahan sekolah

"Ada banyak tuan tanah yang datang ke kantor untuk menuntut penyelesaian tanah tersebut," kata Felix.
Ilustrasi peta tanah adat - Jubi/Dok
ANTARA
Editor : Angela Flassy
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Merauke, Jubi - Pemilik ulayat di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua minta pemerintah membayar lahan tempat pembangunan sejumlah sekolah khususnya di kawasan bekas permukiman transmigran.

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke Felix Liem Gebze, di Merauke, Sabtu (18/3/2017), mengatakan lebih dari satu sekolah di kawasan bekas transmigrasi masih menjadi masalah.

"Ada banyak tuan tanah yang datang ke kantor untuk menuntut penyelesaian tanah tersebut," kata Felix.

Menurut dia, sekolah-sekolah yang kini dipersoalkan oleh masyarakat adat, sebelumnya dibangun oleh pihak kantor transmigrasi, lalu diserahkan kepada pengelola pendidikan yaitu dinas pendidikan untuk melanjutkannya.

"Sehingga secara logika, sekolah yang kebanyakan di tengah-tengah perkampungan transmigrasi itu sudah diselesaikan atau sudah dibayar oleh kantor transmigrasi," katanya lagi.

Untuk memastikan status penyelesaian tanah tersebut, lanjut Felix, pihaknya mengarahkan masyarakat adat untuk mengecek langsung ke kantor transmigrasi.

"Kami di Dinas Pendidikan dan Pengajaran tidak tahu proses kepemilikan tanah ini, mengingat kami hanya menjalankan sekolah setelah diserahkan oleh pihak transmigrasi," katanya pula.

Selain sekolah di kawasan bekas transmigrasi, ia mengaku ada beberapa sekolah yayasan lainnya yang bermasalah karena pemilik ulayat menggugat dan menuntut penyelesaian atau ganti rugi pembayaran lahan tempat dibangun sekolah itu.

"Untuk sekolah dikelola yayasan, seperti YPPK dan YPK itu, kami sarankan pemilik ulayat mengecek ke yayasan, karena sekolah itu dibangun oleh yayasan dan diserahkan kepada dinas pendidikan sehingga kami tidak tahu kesepakatan awalnya seperti apa antara pihak yayasan dan pemilik ulayat," kata dia lagi. (*)

loading...

Sebelumnya

Rumah dinas tak ada, guru tinggal di sekolah

Selanjutnya

KKP merauke juga melayani warga PNG sakit

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe