Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Emus: Apa pun alasannya, hak masyarakat adat harus dipenuhi
  • Senin, 20 Maret 2017 — 18:50
  • 1288x views

Emus: Apa pun alasannya, hak masyarakat adat harus dipenuhi

"Apa pun alasannya hak masyarakat adat harus dibayar. Harus diselesaikan secara serius. Namun masyarakat adat juga harus bersatu memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka, agar hak-hak mereka bisa direalisasikan," kata Emus kepada Jubi, Senin (20/3/2017).
Ilustrasi Tanah Ulayat Masyarakat Adat Depapre, Kabupaten Jayapura yang digunakan untuk pembangunan Pelabuhan Peti Kemas - Jubi/Arjuna.
Editor :
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintah, Pertahanan, Hukum dan HAM, Emus Gwijangge menyatakan, apa pun alasannya, pembangunan jangan sampai mengabaikan hak-hak masyarakat adat.

Ia mengatakan, tak ada alasan tidak memenuhi apa yang menjadi hak masyarakat adat. Jika memang pemerintah atau investor harus membayar apa yang menjadi hak masyarakat adat, sebaiknya diselesaikan.

"Apa pun alasannya hak masyarakat adat harus dibayar. Harus diselesaikan secara serius. Namun masyarakat adat juga harus bersatu memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka, agar hak-hak mereka bisa direalisasikan," kata Emus kepada Jubi, Senin (20/3/2017).

Komisi I DPR Papua kata Emus, ingin apa yang menjadi hak masyarakat adat di Papua diselesaikan pihak terkait. Bukan sebaliknya, berupaya menyingkirkan masyarakat adat.

"Keberadaan masyarakat adat diakui undang-undang. Generasi muda juga harus menjaga hak dan hukum adatnya," ujarnya.

Namun kebanyakan terjadi selama ini di Papua kata dia, masyarakat pemilik ulayat tak mendapat haknya. Justru orang lain yang mengklaim apa yang menjadi haknya.

"Masyarakat yang punya tanah, tapi orang lain yang klaim. Semua ondoafi harus bersatu. Saling bahu membahu agar masalah selesai," katanya.

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Orwan Tolli Wone mengatakan, selama ini pemerintah terkesan tidak peduli menyelesaikan hak-hak masyarakat adat.

"Harusnya tanyakan kepada masyarakat apa yang masyarakat inginkan. Tanpa pendekatan kepada masyarakat, tidak boleh pemerintah semena-mena," kata Orwan. (*)

loading...

Sebelumnya

Yorris Reweyai: Golkar jangan lagi berpolitik "romantis"

Selanjutnya

Freeport “otak” seluruh pelanggaran HAM di Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe