Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Ekonomi
  3. DJP akan lakukan penegakan hukum pasca Amnesti Pajak
  • Selasa, 21 Maret 2017 — 08:44
  • 928x views

DJP akan lakukan penegakan hukum pasca Amnesti Pajak

“Kami akan fokus dan konsisten dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak setelah berakhirnya amnesti pajak dan menggunakan momentum keterbukaan informasi, sehingga tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi dari pajak,” ujarnya.
Konferensi pers  Ditjen Pajak Kantor Wilayah Papua dan Maluku di Jayapura, Senin (20/3/2017) – Jubi/ Sindung Sukoco.  
Sindung Sukoco
sindung@tabloidjubi.com
Editor : Syofiardi

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  Pajak (Kanwil DJP) Papua Maluku Wansepta Nirwanda berkomitmen akan melakukan penegakan hukum pasca berakhirnya program Amnesti Pajak.

"Hingga 31 Maret mendatang masih ada kesempatan bagi wajib pajak untuk menyampaikan surat pernyataan harta dan membayar uang tebusan untuk mendapatkan berbagai manfaat dari program pengampunan pajak,” katanya dalam jumpa pers di Jayapura, Senin (20/3/2017).
 
Ia menjelaskan, hingga 20 Maret 2017 Kanwil DJP Papua Maluku telah mengumpulkan Rp598 miliar uang tebusan pengampunan pajak. Khusus periode ketiga Januari-20 Maret 2017 sebesar Rp30 miliar.
 
“Kami akan fokus dan konsisten dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak setelah berakhirnya amnesti pajak dan menggunakan momentum keterbukaan informasi, sehingga tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi dari pajak,” ujarnya.
 
Ia mengingatkan adanya konsekuensi yang mungkin muncul pasca masa pengampunan pajak berakhir. Jika wajib pajak tidak memanfaatkan pengampunan pajak, kemudian Ditjen Pajak menemukan harta yang belum dilaporkan, maka harta tersebut akan diperhitungkan sebagai tambahan penghasilan.
 
“Dan dikenai pajak dengan ditambah sanksi administrasi sesuai dengan UU Perpajakan, jika harta ditemukan bisa juga sanksi administrasinya mencapai 200 persen," katanya.
 
Wansepta  menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung program pengampunan pajak dan terus bersinergi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kepada para wajib pajak yang belum mengikuti amnesti pajak untuk segera mengikuti program tersebut sebelum berakhir pada 31 Maret 2017.
 
"Kami memberikan kesempatan terakhir karena amnesti tidak akan hadir lagi sesudah 31 Maret, gunakan waktu itu," kata Sri Mulyani dikutip Antara. (*)

loading...

Sebelumnya

BPTP sediakan 75.000 bibit cabai untuk keluarga Papua  

Selanjutnya

DJP Maluku Papua kantongi data target penyanderaan wajib pajak

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe