Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Tak ada alasan suara enam distrik diputihkan
  • Selasa, 21 Maret 2017 — 09:06
  • 1047x views

Tak ada alasan suara enam distrik diputihkan

Salah satu Calon Bupati Puncak Jaya, Yustus Wonda mengatakan, kasus enam distrik di Puncak Jaya, bukan masalah selisih suara, namun pelanggaran dalam proses Pilkada. Pihaknya siap kalah, siap menang jika memang tahapan Pilkada dilakukan transparan, jujur dan adil.
Demo Masyarakat Puncak Jaya, 9 Maret di KPU Papua Menuntut PSU di Enam Distrik - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
Editor : Angela Flassy
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Legislator Papua dari daerah pemilihan Puncak Jaya, Tolikara dan Puncak, Pendis Enumbi menyatakan, tak ada alasan memutihkan perolehan hasil pemungutan enam distrik di Puncak Jaya pada Pilkada 15 Februari 2017 lalu.

Ia mengatakan, masyarakat enam distrik itu merupakan warga negara. Mereka punya hak memberikan suara kepada pasangan kandidat tertentu. Untuk itu, suara enam distrik di Puncak Jaya yang sempat diputihkan KPUD setempat ketika pleno, segera diplenokan. Jika tidak, ia khawatir akan berdampak pada situasi keamanan di wilayah itu.

"Ini demi menjaga keamanan. Masyarakat enam distrik sudah memberikan hak suaranya. Suara yang diputihkan atau tidak dihitung oleh KPDU itu harus diplenokan," kata Pendis Enumbi, Senin (20/3/2017).

Menurutnya, kisruh Pilkada Puncak Jaya tak lepas dari ulah penyelenggara. Ketika itu, ketua KPUD dan ketua Panwas setempat. Ketika itu, Panwas Puncak Jaya mengeluarkan surat rekomendasi tanpa cap dan nomor surat kepada KPUD. Isinya, membatalkan pleno tingkat PPD di enam distrik.

"Bahkan suara dari enam distrik itu dinolkan atau diputihkan. Padahal seharusnya suara dari 26 distrik sudah diplenokan," ujarnya.

Salah satu Calon Bupati Puncak Jaya, Yustus Wonda mengatakan, kasus enam distrik di Puncak Jaya, bukan masalah selisih suara, namun pelanggaran dalam proses Pilkada. Pihaknya siap kalah, siap menang jika memang tahapan Pilkada dilakukan transparan, jujur dan adil.

"Sebanya 31.300 suara dari enam distrik itu dikemanakan. Masyarakat menunggu kepastian dimana suara mereka," kata Yustus belum lama ini.

Enam distrik di Puncak Jaya yang hasil pemungutan suaranya tak diputihkan KPUD setempat yakni Distrik Yamoneri, Yambi, Ilamburawi, Lumo, Molanikine dan Dagai. (*)

loading...

Sebelumnya

Freeport “otak” seluruh pelanggaran HAM di Papua

Selanjutnya

Adat nilai Polri sepihak saat investigasi pelanggaran Pilkada Kabupaten Jayapura

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6026x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5680x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3696x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe