Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Adat nilai Polri sepihak saat investigasi pelanggaran Pilkada Kabupaten Jayapura
  • Selasa, 21 Maret 2017 — 21:28
  • 672x views

Adat nilai Polri sepihak saat investigasi pelanggaran Pilkada Kabupaten Jayapura

"Tim itu seharusnya mengambil data pada semua tingkatan, mulai dari penyelenggara di tingkat bawah hingga tingkat distrik dan kabupaten. Termasuk melibatkan tim sukses masing-masing Paslon, tokoh masyarakat, adat yang benar-benar mengetahui kondisi di daerah ini,” katanya.
Panwas dan tim Gakumdu kabupaten Jayapura saat menggeledah kantor KPU untuk mengambil sejumlah dokumen - Jubi/doc
Engelbert Wally
Editor : Angela Flassy
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Sentani, Jubi - Dewan Adat Suku (DAS) Sentani menilai tim yang diturunkan Mabes Polri tidak bekerja secara profesional dan memihak satu pasangan calon tertentu. Tim Mabes dinilai tidak melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat, adat dan juga pihak-pihak yang langsung mengetahui persoalan Pilkada di kabupaten tersebut.

Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Sentani, Demas Tokoro saat ditemui Jubi di Sentani Senin (20/3/2017), mengatakan tim Mabes Polri hanya mengambil data dari Paslon tertentu, padahal Pilkada dilaksanakan oleh penyelenggara yang sesuai aturan hukum di negara ini.

"Tim itu seharusnya mengambil data pada semua tingkatan, mulai dari penyelenggara di tingkat bawah hingga tingkat distrik dan kabupaten. Termasuk melibatkan tim sukses masing-masing Paslon, tokoh masyarakat, adat yang benar-benar mengetahui kondisi di daerah ini,” katanya.

Dengan begitu, menurut Tokoro data yang dihimpun akan akurat. “Kalau begini caranya kita juga bisa bertanya sebenarnya ada apa dengan semua ini," jelasnya.

Demas Tokoro menegaskan pihaknya tetap menolak Pemungutan Suara Ulang (PSU) di daerah tersebut.

“Apabila ada terjadi pelanggaran yang sifatnya pidana, hal itu akan diurus pihak berwajib. Sedangkan pelanggaran administrasi, akan berurusan dengan pihak DKPP,” katanya.

Sekretaris DAS kabupaten Jayapura, Friets Maurits Felle mengatakan penyelenggara telah melakukan pemaksaan kehendak dan itutergolong dalam pelanggaran HAM.

“Penyelenggara tidak bisa memaksa kehendaknya untuk melaksanakan PSU. Pelanggaran yang terjadi dalam proses Pilkada di daerah ini hendaknya dilihat dari tingkat pelanggarannya,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Tak ada alasan suara enam distrik diputihkan

Selanjutnya

Pembangunan pabrik ubi jalar di Keerom direalisasikan tahun ini

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe