Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Saireri
  3. Pendukung “Tofan” mengadu ke Ombudsman
  • Rabu, 22 Maret 2017 — 09:52
  • 1335x views

Pendukung “Tofan” mengadu ke Ombudsman

Contoh kasus terbaru pada pemungutan suara ulang (PSU), 10 Maret lalu, dua oknum saksi atas nama Amnom Kapitarauw dan Dominggus Kirihio pasangan nomor urut 5 Benyamin Arisoy dan Nathan Bonay, diangkat KPU sebagai ketua PPD distrik Yapen Barat.
Ketua tim koalisi Yapen bersatu Micka Runaweri memberikan laporan kepada Asisten Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua, Fernandes Jaya – Jubi/Jean Bisay.
Jean Bisay
jean@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Tim koalisi Yapen bersatu pendukung pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Kepulauan Yapen Tonny Tesar dan Frans Sanadi (Tofan), Senin (20/3/2017), mengadu sekaligus memberi laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Papua atas pelanggaran pada Pilkada langsung, 15 Februari serta menuding penyelenggara Pilkada (KPU dan Panwaslu) tidak bekerja netral.

Ketua tim koalisi Yapen bersatu Micka Runaweri menyampaikan sejumlah pelanggaran sudah dilaporkan, tapi tidak pernah ditindaklanjuti secara arif dan bijak oleh KPU maupun Panwaslu Kepulauan Yapen.

Contoh kasus terbaru pada pemungutan suara ulang (PSU), 10 Maret lalu, dua oknum saksi atas nama Amnom Kapitarauw dan Dominggus Kirihio pasangan nomor urut 5 Benyamin Arisoy dan Nathan Bonay, diangkat KPU sebagai ketua PPD distrik Yapen Barat.

“Ini sangat aneh sebab saat Pilkada 15 Februari keduanya merupakan saksi paslon nomor urut 5, tapi saat PSU di distrik Yapen Barat dan distrik Wonawa, malah diangkat KPU Kepulauan Yapen sebagai ketua PPD,” bebernya kepada Jubi, Selasa (21/3/2017) di Jayapura.

Asisten Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua, Fernandes Jaya menjelaskan pengaduan yang masuk baik oleh lembaga atau perorangan dipelajari dan diperiksa dulu substansi persoalannya, sesuai tugas dan fungsi Ombudsman.

“Kami akan berkoordinasi dengan penyelenggara Pilkada, juga ke tingkat DKPP, saat pemeriksaan substansi laporan untuk menemukan ada tidaknya pelanggaran seperti yang diadukan pelapor,” katanya.

Senada asisten kepala Ombudsman perwakilan Papua lainnya Gina R. Ikari menambahkan pengaduan masalah Pilkada, bukan kali ini saja. Pihaknya bahkan pernah mengeluarkan rekomendasi terkait pergantian KPU .

"Salah satunya rekomendasi yang kami keluarkan adalah pergantian anggota KPU di Papua,” katanya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Nabire siap hadapi UN 2017

Selanjutnya

Pertengahan April, Tim DPRP turun ke Nifasi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe