Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Fraksi Golkar: LKPJ dan LPPD jangan terlambat lagi 
  • Rabu, 22 Maret 2017 — 18:40
  • 639x views

Fraksi Golkar: LKPJ dan LPPD jangan terlambat lagi 

Sesuai jadwal tahunan, seharusnya, masa sidang pertama Januari-April. Itu agenda sangat penting. DPRP harus perlu segera menerima materi terkait LKPJ dan LPPD.
Ilustrasi Suasana Paripurna DPR Papua - Dok. Jubi 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Sekretaris Fraksi Golkar DPR Papua, Tan Wie Long mengingatkan Pemprov Papua agar tidak lagi terlambat menyerahkan materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun anggaran 2016 kepada DPR Papua, seperti selama ini.

Sesuai jadwal tahunan, seharusnya, masa sidang pertama Januari-April. Itu agenda sangat penting. DPRP harus perlu segera menerima materi terkait LKPJ dan LPPD.

"Kami Fraksi Golkar meminta agar Pemprov Papua segera siapkan materi LKPJ dan LPPD mengenai masalah pembiayaan maupun hasil kegiatan 2016. Ini penting. Jangan sampai pengalaman sebelum-sebelumnya terulang. Materi tiba di DPRP disertai paripurna," kata Tan, Rabu (22/3/2017).

Akibatnya, kata dia, DPR Papua tak cukup waktu membahas materi yang akan dievaluasi dan dikaji. Fraksi Golkar tang ingin itu kembali terjadi.

"Kami Fraksi Golkar sangat berharap, sesuai agenda tahunan DPRP, masa periode Januari-April adalah masa periode dimana kami harus membahas LKPJ dan LPPD," ujarnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang penyelenggara pemerintahan sudah sangat jelas. Tiga bulan setelah masa akhir tahun anggaran, materi LKPJ dan LPPD harus diserahkan untuk dibahas di dewan. 

"Jangan sampai terlambat agar DPRP punya waktu membahas apa yang menjadi materi pokok dan kewajiban kami," katanya.

Legislator Papua dari Partai Amanat Nasional (PAN), Sinut Busup mengingatkan jangan sampai seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Jangan dadakan. Kami minta segera dimasukkan ke DPR Papua agar kami punya waktu mempelajari materinya. Kalau dadakan kami tak bisa maksimal membahasnya," kata Sinut belum lama ini. (*) 

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Kisruh Pilkada di Papua, KPU RI surati MK

Selanjutnya

Selama 21 hari Operasi Matoa, 5.054 pelanggar tejaring 

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe