Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kasus PU, KPK tetapkan pemegang saham PT BEP sebagai tersangka baru
  • Rabu, 22 Maret 2017 — 22:07
  • 1276x views

Kasus PU, KPK tetapkan pemegang saham PT BEP sebagai tersangka baru

David diduga memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi melalui pengadaan pekerjaan jalan tersebut melalui PT Manbers Jaya Mandiri (MJM) sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp 42 miliar.
Proyek pembangunan jalan Kemiri-Depapre yang dikerjakan PT Bintuni Energi Persada - Jubi/Alex.
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (22/3/2017) malam menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan ruas jalan Kemiri-Depapre di Papua. Tersangka tersebut merupakan pemegang saham mayoritas PT Bintuni Energi Persada (BEP).

"Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan pekerjaan peningkatan jalan Kemiri-Depapre di Kabupten Jayapura dengan sumber dana APBD Perubahan pemerintah provinsi Papua tahun anggaran 2015, KPK menetapkan lagi satu orang sebagai tersangka, yaitu DM (David Manibui) dari pihak swasta," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

David diduga memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi melalui pengadaan pekerjaan jalan tersebut melalui PT Manbers Jaya Mandiri (MJM) sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp 42 miliar. Ia bisa dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sebelumnya,KPK juga telah menetapkan Kadis PU Papua Mikael Kambuaya menjadi tersangka dalam kasus ini sejak Jumat (3/2/2017) lalu.

Kuasa Hukum PT BEP, Sugeng Teguh Santoso menjelaskan, PT BEP merupakan tenaga penyedia jasa konstruksi yang bekerja berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada 16 September 2015 dengan nomor 0503492a.

Baca Kuasa Hukum PT BEP: Proyek jalan Kemiri-Depapre bukan pekerjaan fiktif

Lanjutnya, jika dikatakan mark-up, pada kenyataan pihaknya bekerja sesuai kontrak.

"Ada perjanjian pertama, juga addendum I dengan nilai lebih kurang Rp89 miliar. Apakah di sana ada mark-up, kami tentu ikuti saja prosesnya," kata Sugeng. (*)

 

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Dua kabupaten di Papua belum plenokan hasil Pilkada

Selanjutnya

Ada hubungan keluarga, Ketua KPU Papua tidak terlibat supervisi Pilkada Yapen

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe