Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Mamta
  3. Perusahaan diharapkan menggaji karyawan sesuai UMP
  • Kamis, 23 Maret 2017 — 09:19
  • 975x views

Perusahaan diharapkan menggaji karyawan sesuai UMP

“Tapi ada sedikit yang perlu dibenahi, misalnya yang lalai kerja tidak menerbitkan surat izin kerja,” katanya di Jayapura usai sosialisasi UMP di hadapan ratusan karyawan, Rabu (22/3/2017). 
Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, Siance Atiati Purwati saat menyampaikan materi norma dan syarat syarat kerja di hadapan ratusan karyawan, Rabu ( 12/3/2017) – Jubi/Hengky Yeimo
Hengky Yeimo
Editor : Timoteus Marten
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, Siance Atiati Purwati mengharapkan semua perusahaan menggaji karyawannya sesuai UMP yang berlaku.

Meski demikian ia mengaku sebagian besar perusahaan di Jayapura sudah menerapkannya dengan baik. 

“Tapi ada sedikit yang perlu dibenahi, misalnya yang lalai kerja tidak menerbitkan surat izin kerja,” katanya di Jayapura usai sosialisasi UMP di hadapan ratusan karyawan, Rabu (22/3/2017). 

Berdasarkan Keputusan Gubernur Papua No. 561/13403/SET yang didasari PP No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan Rekomendasi Dewan Pengupahan Papua, UMP tahun 2017 sebesar Rp 2.663.646.50 (naik 9,39 persen) atau Rp 228.646 dibandingkan UMP 2016 yang hanya sebesar Rp 2.435.000.

Siance mengatakan, norma tersebut telah diatur dalam undang-undang nomot 13 tahun 2013 dan undang-undang nomor 2 tahun 2004 yang mengatur tentang perselisihan dan sebagainya. 

Syarat-syarat kerja yang diatur dalam pekerjaan itu, lanjutnya, merupakan aturan pelaksanaan, seperti tata tertib, usia pensiun, prosedur cuti tahunan dan bulanan. 

Asisten III Pemkot Jayapura, Fransiskus Pekey mengatakan, penetapan UMP dan upah sektoral merupakan jaringan pengaman untuk mempersempit kesenjangan upah kerja di tingkat atas dengan pekerja tingkat paling bawah, dan peningkatan daya beli pekerja, guna mendorong ekonomi rakyat, serta memperlancar komunikasi antara pekerja dengan pengusahaan. 

Ia berharap keputusan UMP ini dilaksanakan baik oleh pihak manajemen. Kenaikan UMP disebutnya jangan dilihat sebagai beban, tetapi upaya bersama untuk mendorong hubungan kerja dan tenaga kerja yang harmonis. 

Pekerja, katanya, harus didorong untuk meningkatkan profesionalitas, disiplin dan etos kerjanya demi meningkatkan produktivitas usaha. 

“Pengusaha untuk memperbaiki syarat-syarat kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan pemborongan pekerjaan dan penyedia jasa pekerja/buruh hendaknya melaporkan kegiatan usahanya kepada Pemkot Jayapura,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Launching e-warung, Kota Jayapura ditunjuk wakili Papua

Selanjutnya

Ratusan umat hadiri peresmian gereja di Waena 

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe