Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lapago
  3. Bupati Jayawijaya minta polisi dan jaksa telusuri penyaluran dana BOS
  • Kamis, 23 Maret 2017 — 18:50
  • 1340x views

Bupati Jayawijaya minta polisi dan jaksa telusuri penyaluran dana BOS

Kata bupati, dana BOS yang dikucurkan ke sekolah-sekolah besarannya mencapai Rp17 miliar dan sebagian kepala sekolah telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban, sementara sebagian lainnya belum menyerahkan.
Ilustrasi dana BOS - Tempo.co
ANTARA
Editor : Yuliana Lantipo
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo akan meminta kepolisian dan kejaksaan segera menelusuri penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di 20 sekolah, apabila pengelola dana itu belum juga menyerahkan laporan pertanggungjawaban sampai 23 Maret 2017.

"Saya akan minta bantuan penegak hukum untuk lakukan penyidikan karena dana yang dikelola itu dana publik, bukan dana pribadi. Ada 20 sekolah yang terdiri atas 14 SD dan enam SMP," kata Wempi di Wamena, Kamis (23/3/2017).

Kata bupati, dana BOS yang dikucurkan ke sekolah-sekolah besarannya mencapai Rp17 miliar dan sebagian kepala sekolah telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban, sementara sebagian lainnya belum menyerahkan.

"Mereka susah buat pertanggungjawaban karena dana itu masuk rekening pribadi. Di sekolah bukan hanya kepala sekolah saja, ada guru-guru, termasuk honorer jadi harus dipakai untuk bersama," katanya.

Ia menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dapat mempengaruhi laporan penggunaan anggaran pemda kepada pemerintah pusat.

"Kalau laporan ini tidak masuk, kita bisa turun dari WTP menjadi disclaimer, dan laporan kepada BPK paling lambat tanggal 25 Maret sudah harus diserahkan," katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemkab Yalimo akan batasi tukang ojek dan pedagang non OAP

Selanjutnya

Dana BOS masuk rekening pribadi, Bupati Jayawijaya minta penegak hukum turun tangan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe