Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Mamta
  3. Pemkot Jayapura tertibkan kawasan perbatasan
  • Rabu, 28 September 2016 — 20:00
  • 710x views

Pemkot Jayapura tertibkan kawasan perbatasan

“Perda ini juga mengatur lahan-lahan yang akan digunakan sehingga terkesan baik. Kalau untuk pertanian, maka untuk pertanian saja. Kalau untuk pembangunan kantor akan di tempat khusus,” katanya, Rabu (28/9/2016).
Perbatasan RI - PNG - Jubi/Roy Ratumakin
Hengky Yeimo
Editor : Timoteus Marten

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura Jubi – Badan Perbatasan Kota Jayapura menertibkan kawasan perbatasan agar lebih terbuka, terarah dan tertata baik sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua.

Kepala Badan Perbatasan Kota Jayapura, Amos Salosa mengatakan, selain Perpres tersebut, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jayapura juga mengeluarkan peraturan sebagaimana tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Ruang.

“Perda ini juga mengatur lahan-lahan yang akan digunakan sehingga terkesan baik. Kalau untuk pertanian, maka untuk pertanian saja. Kalau untuk pembangunan kantor akan di tempat khusus,” katanya, Rabu (28/9/2016).

Dalam peraturan tersebut akan dibagi per zona wilayah sehingga pembangunannya akan terlihat lebih teratur.

“Perda ini akan mengatur peruntukan lahan sesuai dengan jenis-jenis yang akan digunakan, masyarakat dan pemangku kepentingan setempat,” katanya.

Untuk itu diharapkan seluruh masyarakat dan stakeholder yang ada di daerah tersebut dapat mematuhi dan menjadi menjalankan pembangunan sesuai Perpres Nomor 32/2015.

“Kami mengimbau agar menaati Perda Tata Ruang tersebut,” katanya.

Menurut dia sejak diarahkannya pembangunan di kawasan Distrik Muara Tami yang direncanakan menjadi kota metropolitan maka memerlukan peraturan mengenai lahan-lahan di kawasan itu.

Warga Distrik Muara Tami Dolfinus Rolo mengatakan pihaknya sudah membaca di media massa terkait pemindahan beberapa gedung di kawasan itu. Namun masalah mendasar masyarakat, seperti hak ulayat, pendidikan dan kesehatan harus diperhatikan.

Ia juga meminta Dinas Pekerjaan Umum agar membuat grand design kota metropolitan Muara Tami agar masyarakat tidak dikorbankan. (*)

loading...

Sebelumnya

Daging babi di Pasar Youtefa dijual hingga Rp 700.000/kg

Selanjutnya

65 persen penduduk Japsel belum punya e-KTP

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe