Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Saireri
  3. AMDAL proyek dan perusahaan wajib libatkan Madat
  • Jumat, 24 Maret 2017 — 07:21
  • 1379x views

AMDAL proyek dan perusahaan wajib libatkan Madat

Dijelaskan, hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan, serta Keputusan Gubernur Irian Jaya Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Peran Serta Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL.
Bupati Nabire, Isaias Douw – Dok/Humas
Admin Jubi
redaksionline@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Nabire, Jubi - Bupati Nabire, Isaias Douw mengingatkan bahwa proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek dan perusahaan, wajib melibatkan Masyarakat Adat (Madat) pemilik hak ulayat serta wajib memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nabire Tahun 2008-2028 dan Rencana Tata Ruang Kota Nabire.

“Masyarakat perlu dilibatkan agar, masyarakat mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan," kata bupati dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati Nabire, Amirulla Hasyim pada Konsultasi Publik Rencana Penyusunan Dokumen AMDAL Daerah Irigasi Wanggar 3200 hektare di Aula Pekerjaan Umum Nabire, Selasa (21/3/2017).

Dijelaskan, hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan, serta Keputusan Gubernur Irian Jaya Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Peran Serta Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL.

“Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat atau tanggapan atas rencana usaha dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan,” katanya.

Dengan demikian masyarakat diharapkan dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan kegiatan.

Terkait Proses AMDAL Daerah Irigasi Wanggar 3200 Hektar, Bupati menegaskan, para kepala distrik yang terkena dampat lingkungan agar dapat berkoordinasi dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami inginkan pembangunan irigasi ini dapat mensejahterakan masyarakat di sekitar Distrik Yaro, Wanggar dan Uwapa dan masyarakat Nabire pada umumnya,” katanya.

Hal ini sesuai visi dan misi pemerintah kabupaten Nabire, yaitu membuka isolasi daerah demi terwujudnya masyarakat Nabire yang berwawasan keberagaman, berkeadilan, sejahtera dan mandiri secara berkelanjutan.

“Saya juga mengharapkan kepada Balai Wilayah Sungai Papua agar membangun koordinasi dengan Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, serta organisasi perangkat daerah lainnya seperti Bappeda terkait rencana AMDAL, agar tidak menjadi masalah lokasi adat dan RTRW di kemudian hari,” katanya. (Humas Setda Nabire)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Puskesmas Biak sediakan Posyandu Lansia

Selanjutnya

Bupati Nabire tegaskan ASN tak disiplin akan dipecat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe