Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Perlu pemutakhiran data ASN di Pemprov Papua
  • Jumat, 24 Maret 2017 — 18:01
  • 1259x views

Perlu pemutakhiran data ASN di Pemprov Papua

"Ini tidak bisa dibiarkan. BKD Provinsi Papua harus memberikan sanksi kepada pihak yang membiarkan ini. Apalagi kalau kondisi ini sudah lama terjadi. Apalagi diduga ada pembayaran ganda kepada ASN itu," ujarnya.
Ilustrasi ASN - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
Editor : Angela Flassy

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi pemerintahan, Tan Wie Long menilai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua perlu melakukan pemutakhiran data atau mendata ulang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemprov setempat.

Hal itu dikatakan politikus Partai Golkar tersebut lantaran ada laporanya yang diterima pihaknya jika ada ASN provinsi yang sudah pindah ke kabupaten/kota, namun masih terdata di provinsi.

"Kalau perlu BKD langsung ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan," kata Tan, Kamis (23/3/2017).
Menurutnya, pemutakhiran data perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih, termasuk dalam pembiayaan ASN.

"Ini tidak bisa dibiarkan. BKD Provinsi Papua harus memberikan sanksi kepada pihak yang membiarkan ini. Apalagi kalau kondisi ini sudah lama terjadi. Apalagi diduga ada pembayaran ganda kepada ASN itu," ujarnya.

Katanya, berbagai informasi itu harus dipastikan. Apakah benar atau tidak. Kalau benar, harus ada sanksi terhadap mereka.
"Ini kan sudah menyangkut penggunaan anggaran. Makanya BKD perlu melakukan pendataan," katanya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Orwan Tolli Wone mengatakan, hal itu perlu dilakukan demi kepentingan sistem birokrasi.

"Ya itu perlu. Jangan sampai situasi ini dimanfaatkan oknum-oknum tak bertanggungjawab untuk mendapat keuntungan," kata Orwan. (*)

loading...

Sebelumnya

Gereja Kingmi harus suarakan masalah sosial di Papua

Selanjutnya

Keluarga : Mikael Merani tidak bersenjata saat ditembak

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe