Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Mamta
  3. Pemkot Jayapura diminta buat perda tanah adat
  • Jumat, 24 Maret 2017 — 18:16
  • 1061x views

Pemkot Jayapura diminta buat perda tanah adat

“Pemerintah harus menerbitkan suatu perda yang mengatur tata cara penjualan tanah adat. Jadi, tidak semua tanah adat itu terjual, karena tanah adat semua sudah habis terjual,” katanya.
Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura di Dok 9, Distrik Jayapura Utara - Jubi/Dok. 
Agus Pabika
pabikaa169@gmail.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jayapura meminta Pemerintah Kota Jayapura segera membentuk peraturan daerah (perda) yang mengatur terkait tanah adat.

Kepala BPN Kota Jayapura, Suyatin kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (24/3/2017) mengatakan hal itu didasari oleh maraknya kasus-kasu tanah di kota ini.

“Pemerintah harus menerbitkan suatu perda yang mengatur tata cara penjualan tanah adat. Jadi, tidak semua tanah adat itu terjual, karena tanah adat semua sudah habis terjual,” katanya.

Dikatakan, selama ini BPN dijadikan sebagai pemadam kebakaran, karena terjadinya transaksi jual beli tanah tersebut tidak melibatkan mereka.

“Karena itu terjadi antara ondoafi, kepala suku, di hadapan kepala kampung, lurah dan disahkan oleh kepala distrik, dan BPN tidak tahu,” ujarnya.

Menurutnya dalam sebulan ada 18 kasus tanah dari 15 surat masuk dan ditangani pihaknya.

“Selama surat keberatan yang diajukan disertai dengan data akurat kami tak abaikan. Kalau lengkap kami selesaikan,” katanya.

Ia mengatakan jika suatu bidang tanah dilepas harus diadministrasikan dengan baik, mana yang sudah dijual dan yang belum agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelesaiannya.

“Jadi, ada satu bidang bapak jual, terus anaknya jual lagi, di bidang yang sama. Sudah begitu lurah tanda tangan, distrik tanda tangan, nanti diajukan di sini kita yang disalaghkan,” katanya.

Solusi lain, lanjutnya, adalah Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 23 harus ditegakkan megenai pengaturan tanah adat.

“Itu harus dijalankan dan yang memiliki kewenangan untuk menjalankan itu adalah pemerintah daerah, bukan BPN. Tetapi itu belum juga dilakukan,” katanya.

“Tujuan perdasus itu adalah pemerintah bisa memberikan batas-batas hak ulayat dan Perdasus 23 tiga itu harus diterapkan,” lanjutnya.

Warga Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Herman mengatakan, tanah yang berada di kota Jayapura ini banyak pemiliknya.

“Terlebih para ondoafi yang menjual tanah jual di atas jual, sehingga banyak menimbulkan masalah,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

PMKRI Peduli kasih galang dana untuk Korowai

Selanjutnya

Kata ketua PMKRI, menulislah selama hidup

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe