PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Tuntut tutup Freeport, FPM-TF akan turun jalan
  • Selasa, 28 Maret 2017 — 14:37
  • 688x views

Tuntut tutup Freeport, FPM-TF akan turun jalan

“Tuntutan utamanya mendesak penutupan PT. Freeport dan mendesak diberikannya hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis dan manusiawi oleh negara kepada rakyat Papua,” jelas Yason Ngelia ketika menggelar konferensi pers di Jayapura, Senin, (27/3/2017).
Aksi Front Persatuan Mahasiswa Tutup Freeport – Jubi/Ist -
Abeth You
abethamoyeyou@gmail.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – Front Persatuan Mahasiswa tutup Freeport (FPM-TF) berencana akan menggelar aksi kedua pada 7 April mendatang. Mereka menuntut Pemerintah Indonesia segera menutup PT. Freeport Indonesia yang sudah 60 tahun berjaya di Mimika ini.

Menurut penanggung jawab aksi FPM-TF, Yason Ngelia, demonstrasi damai itu merupakan lanjutan dari aksi damai sebelumnya pada 20 Maret 2017 lalu. 

“Tuntutan utamanya mendesak penutupan PT. Freeport dan mendesak diberikannya hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis dan manusiawi oleh negara kepada rakyat Papua,” jelas Yason Ngelia ketika menggelar konferensi pers di Jayapura, Senin, (27/3/2017).

Aksi 7 April ini, bertepatan dengan waktu penandatangan Kontrak Karya (KK) untuk masa operasi 30 tahun di Papua. Pada masa itu wilayah Papua berstatus sengketa yang berada di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

“Artinya pada 7 April 1967 itu Indonesia dan Freeport melakukan kesalahan dengan KK di Papua. Kami proses itu, karena ilegal,” tandas Sekjen Papua (GempaR-Papua) ini.

Koordinator lapangan, Nelius Wenda menjelaskan, tujuan aksi damai itu pihaknya akan mendatangi Kantor Gubernur Provinsi Papua lantaran Pemprov Papua dinilai selama ini giat meminta jatah saham PT. Freeport, bahkan mendesak Presiden Direktur Freeport harus orang Papua.

“Kami (FPM-TF) menilai itu sebagai permintaan yang salah kaprah dan tidak menjawab persoalan. Bahkan permintaan-permintaan Gubernur Papua selama ini terkesan hanya untuk kepentingan elite politik di Papua, bukan kepentingan rakyat,” kata Nelius yang juga Presiden Mahasiswa USTJ ini.

Menurutnya, dengan meminta milyaran uang kepada negara dan pemilik modal, pemerintah tidak mungkin membantu dan menyelesaikan persoalan-persoalan Papua. “Justru banyak permintaan kepada negara akan semakin melegitimasi kekerasan, penyiksaan dan pembunuhan atas nama itu,” katanya.

FPM-TF) menyerukan kepada seluruh mahasiswa Papua di seluruh Indonesia di seluruh Papua, untuk melakukan aksi serentak melawan imperialisme dan kapitalisme global. (*)

Sebelumnya

Hotel di Jayapura wajib laporkan WNA

Selanjutnya

Legislator Papua khawatir ring road jadi proyek mangkrak

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua