Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Bomberai
  3. Program Satap di Kaimana perlu dievaluasi
  • Selasa, 28 Maret 2017 — 16:52
  • 839x views

Program Satap di Kaimana perlu dievaluasi

“Seharusnya ini tidak terjadi. Boleh dua koordinator, tetapi harus yang mengendalikan ini adalah satu. Jadi, ini tidak efektif dan perlu dievaluasi kembali,” kata Ketua DPRD Kaimana, Frans Amerbay kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (24/3/2017).
Ketua DPRD Kaimana, Frans Amerbay – Jubi/Jacob Owen
Admin Jubi
redaksionline@tabloidjubi.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Kaimana, Jubi – Program belajar Satu Atap (Satap) Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana, Papua Barat tahun 2015 dan 2016 untuk proses belajar sembilan tahun dinilai tidak efektif sehingga harus dievaluasi.

Dalam program ini diduga saling klaim tempat belajar oleh tenaga pendidik dan masih ditemukan dua pimpinan dalam satu sekolah.

“Seharusnya ini tidak terjadi. Boleh dua koordinator, tetapi harus yang mengendalikan ini adalah satu. Jadi, ini tidak efektif dan perlu dievaluasi kembali,” kata Ketua DPRD Kaimana, Frans Amerbay kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (24/3/2017).

Ia juga menilai program untuk mengurangi tingginya angka putus sekolah bagi anak-anak asli Papua di 84 kampung dan mengucurkan banyak dana ini tak realistis.

“Ada asrama yang dihuni anak-anak hanya 14 orang saja, tapi anggaran yang dikucurkan untuk pengembangan sekolah berpola asrama bisa sampai Rp 1 miliar, di Kambrauw, Kambala, Arguni, Sisir, di Yamor apakah pernah dievaluasi atau tidak? Ada manfaat atau tidak? Itu harus dievalasi, minimal 3-6 bulan. Kalau kemajuannya tidak ada terus program yang untuk apa? Jadi, artinya latihan lain main lain,” katanya.

Menurutnya anggaran kegiatan sekolah berpola asrama akan berpotensi adanya manipulasi anggaran.

“Itu bisa terjadi, kalau kita hitung-hitung, misalnya di SMK Negeri 1 Kelautan dan Perikanan 14 anak ditampung, satu hari mereka makan tiga kali, berarti satu anak membutuhkan Rp 30-50 ribu. Artinya satu tahun butuh tidak sampai Rp 200 juta. Belum lagi yang di beberapa tempat lain. Jadi, peluang korupsi pasti ada,” katanya.

Seorang sumber di Dinas Pendidikan setempat yang meminta namanya tak ditulis mengatakan, DPRD malah baru angkat bicara, padahal mereka menyetujuinya sebelum anggaran disahkan. Menurutnya legislator ini justru cuci tangan atas program yang disetujuinya.

“Sekarang baru mereka bicarakan. Seharusnya sebelum hal ini dijalankan oleh dinas terkait, DPRD dan dinas terkait duduk dan membicarakannya bersama-sama, output dan outcome dan arahnya seperti apa,” katanya. (Jacob Owen)
 

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Korupsi Bandara Kaimana, Kejari  Fakfak minta tambah lima saksi

Selanjutnya

DPA Kaimana belum dibagikan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe