Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Bomberai
  3. DPA Kaimana belum dibagikan
  • Selasa, 28 Maret 2017 — 16:56
  • 1109x views

DPA Kaimana belum dibagikan

“Setelah kami mengundang mereka, hanya sebatas mendengarkan keluhan mereka, karena mereka sendiri tidak bisa menjawab dan tidak bisa mengambil keputusan. Mereka yang berkompeten masih melakukan perjalanan dinas di luar daerah,” katanya kepada wartawan di Kaimana, Jumat (24/3/2017).
Para ASN di Kaimana ketika melakukan assesment – Jubi/Jacob Owen
Admin Jubi
redaksionline@tabloidjubi.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Kaimana, Jubi – Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belum dibagikan sejak ditetapkan Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017 Januari lalu oleh DPRD Kaimana. Akibatnya sejumlah program pelayanan publik belum dilaksanakan.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kaimana, Hengky Murmana mengatakan, pihaknya sudah meminta penjelasan dari ekrekutif.

“Setelah kami mengundang mereka, hanya sebatas mendengarkan keluhan mereka, karena mereka sendiri tidak bisa menjawab dan tidak bisa mengambil keputusan. Mereka yang berkompeten masih melakukan perjalanan dinas di luar daerah,” katanya kepada wartawan di Kaimana, Jumat (24/3/2017).

Menurutnya pelayanan publik harus berjalan sambil menunggu pengambil kebijakan. “Tetapi kalau kondisi seperti ini, jadi ranah eksekutif sebagai eksekutornya,” kata dia.

Pihaknya bahkan sudah menyinggung soal sejumlah tenaga kontrak yang dirumahkan sejak Januari 2017.

“Kami lihat dan temukan beberapa pegawai baru yang nota bane tenaga kontrak baru telah dipekerjakan di sekretariat DPRD saja. Sementara nasib ratusan tenaga kontrak yang lama bagaimana? Ini juga kami tanyakan, tetapi apa yang kami tanyakan kepada pemerintah jawabannya juga sama. Semua kembali ke pengambil kebijakan karena mereka bukan pengambil kebijakan,” katanya.

Ia mengharapkan agar segera pelayanan publik tetap dilakukan dan persoalan segera diselesaikan.

Ketua DPRD Kaimana, Frans Amerbay mengatakan, belum ada DPA bukan alasan untuk tidak melayani masyarakat. Pelayanan publik tetap dijalankan.

“Masalah siapa yang tidak mau mengantor harus ada sanksi tegas sebagaimana undang-undang ASN,” katanya. (Jacob Owen)
 

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Program Satap di Kaimana perlu dievaluasi

Selanjutnya

Inilah tanggapan BP Tangguh soal dana abadi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe