PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Bupati Jayapura : KPU provinsi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
  • Rabu, 29 Maret 2017 — 17:56
  • 336x views

Bupati Jayapura : KPU provinsi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

Maka penyelenggara wajib memberikan laporan pertanggungjawaban dari penggunaan dana tersebut. Ini sudah menjadi bagian dari kriminallisasi yang terjadi. Bukan KPU saja yang memberikan laporan kepada Mendagri, pemerintah daerah juga telah memberikan laporan yang sama, bahkan kepada KPU pusat," ungkapnya.
Ilustrasi kotak suara yang digunakan pada Pilkada Kabupaten Jayapura - Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Sentani, Jubi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua telah melaporkan Bupati Jayapura kepada Menteri Dalam Negeri terkait persoalan Pilkada di Kabupaten Jayapura. Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menilai KPU Provinsi tidak komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan agenda negara secara khusus Pilkada Kabupaten Jayapura.

"Pemerintah daerah telah menggelar pertemuan dengan pihak KPU Kabupaten dan juga KPU Provinsi pada tanggal 10 Maret lalu di ruangan VIP Kantor Bupati Gunung merah Sentani dengan agenda pembicaraan soal PSU bagi 189 TPS yang dinilai banyak mengalami pelanggaran didalamnya. Kita telah sepakat bahwa KPU Provinsi akan melakukan pemanggilan kembali terhadap seluruh Paslon dan tim sukses untuk menjelaskan terkait hal ini pada tanggal 13 Maret 2017. Tetapi tidak dilakukan," jelas Bupati Jayapura Mathius Awoitauw saat dihubungi melalui telepon selulernya di Sentani. Rabu (29/3/2017).

Bupati menegaskan, bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ingin dilakukan oleh KPU sesungguhnya tidak ada persoalan karena merupakan agenda negara dan negara hadir untuk menyelesaikan persolan tersebut.

“Tetapi pihak penyelenggara harus menjelaskan aturan-aturan yang benar soal PSU itu sendiri. Soal anggaran yang diminta untuk melaksanakan PSU juga harus dijelaskan secara baik. Berapa besar dana yang dibutuhkan. 189 TPS yang disebut untuk dilakukan PSU terletak di distrik mana saja, karena di distrik Sentani sudah ada 133 TPS. Kita tidak bisa mengada-ada soal jumlah anggaran," ujarnya.

Lanjut mantan Ketua KPU Kabupaten Jayapura dua periode ini, kalau dikatakan ada KPPS ilegal dan sebagainya maka penyelenggara juga wajib memberikan laporan penggunaan anggarannya.

"Kalau ada KPPS ilegal yang disebut, maka pertanyaan saya adalah penyelenggara juga telah membayar honor kepada KPPS yang salah. Maka penyelenggara wajib memberikan laporan pertanggungjawaban dari penggunaan dana tersebut. Ini sudah menjadi bagian dari kriminallisasi yang terjadi. Bukan KPU saja yang memberikan laporan kepada Mendagri, pemerintah daerah juga telah memberikan laporan yang sama, bahkan kepada KPU pusat," ungkapnya.

Sebelumnya dari hasil pertemuan pihak KPU Provinsi dan Kabupaten Jayapura dengan Pemerintah Daerah. Ketua KPU Provinsi Adam Arisoi berjanji akan melakukan perhitungan ulang dalam jangka waktu tiga hari  terkait jumlah TPS yang akan di PSU serta memanggil seluruh Paslon dan tim sukses untuk menjelaskan Persolan yang terjadi.

Tarwinto, anggota KPU Provinsi Papua, Rabu (29/3/2017) mengatakan KPU Papua telah mengirim surat laporan trekant kendala pelaksanaan pemunggutan suara ulang di 17 distrik ke KPU Pusat sejak tanggal 23 Maret lalu.

“Surat diterima oleh pihak KPU Pusat kemudian mereka teruskan ke Mendagri pada 25 Maret lalu," jelas Tarwinto. (*)

Sebelumnya

Pemkab Yalimo dan Nabire perlu dijadikan contoh

Selanjutnya

Masalah Korowai tak direspon, TPKP ancam boikot pemerintahan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua