PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Bomberai
  3. KPK diminta transparan tangani kasus MK 
  • Rabu, 29 Maret 2017 — 18:42
  • 862x views

KPK diminta transparan tangani kasus MK 

Tak hanya itu, dalam pengakuannya MK tidak menerima aliran dana dari proyek tersebut. Aliran dana justru masuk pada bawahannya, kepala bidang Bina Marga dan staf lain serta bagian pelelangan.
KPK saat keluar Kantor PU Provinsi Papua usai menyita sejumlah dokumen - Jubi/Dok. 
Roy Ratumakin
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – Mantan Wakil Ketua DPR Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) transparan menangani kasus korupsi yang melibatkan Kadis PU Papua, MK dan Direktur PT Bintuni Energi Persada (BEP), DM selaku kontraktor terkait pembangunan jalan Kemiri-Depapre yang diduga merugikan negara Rp 42 miliar.

Pihaknya tetap menghargai proses hukum yang dilakukan KPK. Namun ia menilai ada kejanggalan dan MK hanya sebagai tumbal.

“Kami ingin jangan Pak MK hanya dijadikan tumbal. Karena setelah dipelajari dokumen dan prosesnya, kami tak temukan kesalahan MK selaku kepala dinas PU Papua. Sebab, dia menandatangani berkas proyek yang dinaikkan stafnya selaku seorang kadinas dan KPA. Kekhilafannya adalah tidak memeriksa dokumen yang di dalamnya ditemukan KPK ada mark up yang merugikan negara,” katanya di Jayapura, Rabu (29/3/2017). 

Tak hanya itu, dalam pengakuannya MK tidak menerima aliran dana dari proyek tersebut. Aliran dana justru masuk pada bawahannya, kepala bidang Bina Marga dan staf lain serta bagian pelelangan.

“Saat KPK mendatangi rumah MK, beliau juga dengan itikad baik memberikan buku tabungannya untuk diperiksa. KPK harus telusuri dengan baik aliran dana ini. Asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi. Kita harap perkara ini benar-benar masalah hukum, bukan politik jelang pilkada gubernur Papua.  Apalagi, dari informasi, kasus yang sama pernah di-SP3 Polda Papua, lalu sekarang dibuka kembali oleh tipikor Mabes Polri dengan supervisi KPK. Jangan kesannya MK hanya sebagai sasaran antara dengan sebenarnya ada target lain,” ujar tokoh asal Kabupaten Maybrat ini. 

Kuasa Hukum MK, Anton Raharusun sebelumnya menegaskan, kliennya tidak pernah menerima uang sepeser pun dari proyek pembangunan jalan tersebut.

Apalagi, dari sisi pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proyek peningkatan jalan dan jembatan Kemiri – Depapre telah selesai seratus persen, termasuk pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara sesuai ketentuan perundang-undangan, karenanya tidak ada kerugiaan keuangan negara dalam proyek itu.

Ia bahkan menduga aliran dana dalam proyek tersebut mengalir ke kantong-kantong staf (anak buah) kliennya yang terlibat langsung, baik dalam proses pelelangan, maupun melakukan mark up dalam proyek tersebut.

“Jadi, sekali lagi silakan saja KPK memeriksa mereka yang terindikasi atau diduga menerima aliran dana dalam proyek tersebut. BPK RI sendiri sampai saat ini belum melakukan audit investigasi terhadap proyek tersebut,” katanya.

Raharusun juga meminta juru bicara KPK agar tidak sekedar bicara di berbagai media dan membesar-besarkan kasus ini dengan membangun opini bahwa kliennya telah menyalahgunakan wewenang dan memperkaya diri sendiri, bahkan bersekongkol dengan pengusaha (BM) untuk melakukan kejahatan terhadap keuangan negara.

“Sebab, hampir 25 tahun bekerja dan mengabdi sebagai birokrat di bidang ini telah mengelola dana triliunan rupiah sampai hari ini. Klien kami tetap menjadi orang yang biasa-biasa saja, tidak menumpuk harta kekayaan dari uang negara,” ujarnya

Dirinya juga heran dengan penetapan tersangka dari KPK pada kliennya. “Padahal sama sekali tidak ditemukan adanya aliran dana satu sen pun mengalir ke kantong klien kami. Tapi anehnya justru KPK menetapkan klien kami sebagai tersangka. 
Harusnya KPK menetapkan juga tersangka pada staf Binamarga yang diduga terlibat dalam proses pelelangan maupun menerima aliran dana dari proyek itu. Kan jelas-jelas diduga terlibat dalam proses lelang maupun melakukan mark up terhadap harga satuan proyek,” kata Anton. (*)

Sebelumnya

Kapal Express Bahari 88 jual tiket palsu 

Selanjutnya

Masyarakat adat Biak Raja Ampat gelar tikar adat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua