Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. KPU Papua dinilai tak bertanggung jawab laksanakan agenda negara  
  • Kamis, 30 Maret 2017 — 09:08
  • 1033x views

KPU Papua dinilai tak bertanggung jawab laksanakan agenda negara  

Ketika itu disepakati KPU Papua akan memanggil kembali seluruh paslon dan tim sukses untuk menjelaskan persoalan ini pada 13 Maret 2017, tetapi tidak dilakukan.
Kotak suara pada pilkada 15 Februari 2017 – Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
Editor : Timoteus Marten
LipSus
Features |
Senin, 23 April 2018 | 13:37 WP
Features |
Selasa, 17 April 2018 | 13:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1
 
Sentani, Jubi – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua dinilai tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan agenda negara, khususnya agenda pilkada (pemilihan kelapa daerah) di kabupaten yang dipimpinnya.

Hal ini dikatakan Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw menyusul pelaporan terhadap dirinya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait persoalan pilkada kali lalu.
 
Menurutnya pemerintah daerah menggelar pertemuan dengan KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Jayapura, 10 Maret 2017, di kantor bupati Gunung Merah Sentani untuk membicarakan PSU bagi 189 TPS yang dinilai banyak pelanggaran.
 
Ketika itu disepakati KPU Papua akan memanggil kembali seluruh paslon dan tim sukses untuk menjelaskan persoalan ini pada 13 Maret 2017, tetapi tidak dilakukan.
 
Ia menegaskan, PSU yang ingin dilakukan KPU sesungguhnya tidak ada persoalan, karena ini merupakan agenda negara dan negara hadir untuk menyelesaikan persolan tersebut.
 
“PSU bagi kami tidak ada masalah karena ini agenda negara, tetapi pihak penyelenggara harus menjelaskan aturan-aturan yang benar soal PSU itu sendiri. Soal anggaran yang diminta untuk melaksanakan PSU juga harus dijelaskan secara baik. Berapa besar dana yang dibutuhkan, 189 TPS yang disebut untuk dilakukan PSU terletak di distrik mana saja, sementara di Distrik Sentani sudah ada 133 TPS. Kita tidak bisa mengada-ada soal jumlah anggaran,” katanya kepada Jubi di Sentani, Rabu (29/3/2017).
 
Jika ada KPPS ilegal, lanjutnya, maka penyelenggara juga wajib memberikan laporan penggunaan anggarannya.
 
“Kalau ada KPPS ilegal yang disebut, maka pertanyaan saya adalah penyelenggara juga telah membayar honor kepada KPPS yang salah. Maka penyelenggara wajib memberikan laporan pertanggungjawaban dari penggunaan dana tersebut. Ini sudah menjadi bagian dari kriminalisasi yang terjadi,” kata mantan Ketua KPU Kabupaten Jayapura dua periode ini.
 
“Bukan KPU saja yang memberikan laporan kepada Mendagri, Pemerintah daerah juga telah memberikan laporan yang sama, bahkan kepada KPU pusat,” lanjutnya.
 
Dari hasil pertemuan KPU Papua dan KPU Jayapura dengan Pemkab Jayapura, Ketua KPU Papua, Adam Arisoi berjanji akan melakukan perhitungan ulang dalam jangka waktu tiga hari terkait jumlah TPS yang akan di PSU, serta memanggil seluruh paslon dan tim sukses untuk menjelaskan persoalan yang terjadi. (*)
 

loading...

Sebelumnya

Musrembang usulkan 2.614 kegiatan tahun 2018

Selanjutnya

Pasar malam ganggu proses belajar di Sentani

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe