Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Mamta
  3. Awasi perda, PPNS Merauke dilantik
  • Kamis, 30 Maret 2017 — 09:22
  • 525x views

Awasi perda, PPNS Merauke dilantik

Kepala kantor Kanwil Kemenkumham Papua, Abner mengatakan, PPNS sebagai instansi di luar kepolisian untuk membantu tugas-tugasnya dalam melakukan penyidikan. Hal ini sudah diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Suasana pelantikan PPNS yang berlangsung di Kanwil Kemenkumhan Papua – Jubi/Roy Ratumakin
Roy Ratumakin
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Papua, Abner Banosro melantik tiga anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penegak Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merauke dan dua dari Kanwil Kemenkumhan Papua sebagai PPNS Kekayaan Intelektual (PPNS KI).

Kepala kantor Kanwil Kemenkumham Papua, Abner mengatakan, PPNS sebagai instansi di luar kepolisian untuk membantu tugas-tugasnya dalam melakukan penyidikan. Hal ini sudah diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Undang-undang tersebut tampak jelas, eksistensi PPNS dalam proses penyidikan ada pada tatanan membantu, sehingga tidak dapat disangkal kendali atas proses penyidikan tetap kepolisian mengingat kedudukan institusi kepolisian sebagai koordinator pengawas,” katanya di Jayapura, Rabu (29/3/2017).

Ia mengatakan, peran penyidik PPNS dalam menangani tindak pidana KI pasca berlakunya undang-undang cipta, paten dan merek yang baru menjadi delik aduan berbeda dengan sebelumnya delik biasa. Oleh karena itu, mereka yang baru dilantik diharapkan lebih bijaksana dan benar-benar memahami undang-undang yang dikawal.

Menurutnya PPNS merupakan pioner dalam mengawal perda-perda. “Bekerjalah sesuai aturan dan prosedur yang berlaku agar dalam melaksanakan tugas dapat meminimalisir gejolak dan gesekan dengan masyarakat,” ujarnya.

Kepala Bagian Umum dan Sekretaris PPNS Pemkab Merauke, Yoseph Gebze mengatakan, pihaknya melaksanakan tugas sesuai perintah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Beberapa perda yang ditegakkan dan yang menjadi penyidik adalah petugas PPNS yang telah dilantik tersebut. Misalnya Perda tentang Ketertiban Umum dan Perda Pengendalian Minuman Beralkhohol.

Selain perda-perda tersebut, lanjutnya, PPNS menegakkan perda-perda yang berkaitan dengan pajak, seperti retribusi daerah terutama Perda tentang Ijin Mendirikan Bagunan (IMB) dan Ijin Tempat Usaha.

Menurutnya hal ini dilakukan bukan semata-mata mengejar PAD, tetapi juga ingin memastikan ada pengakuan secara sah oleh negara kepada pemilik bangunan. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Gelar seminar sehari, BP FKM-KP lantik Panpel

Selanjutnya

Konjen Filipina kunjungi Kota Jayapura, ini katanya

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua