Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lapago
  3. 30 Anggota DPRD Jayawijaya belum serahkan LHKPN
  • Kamis, 30 Maret 2017 — 12:52
  • 1431x views

30 Anggota DPRD Jayawijaya belum serahkan LHKPN

“30 anggota DPRD Jayawijaya belum memberikan LHKPN. Kami juga telah berdiskusi dengan Bupati dan inspektorat akan dibuatkan satu sosialisasi, kemudian disitulah anggota DPRD diharapkan untuk mengisi dan menyampaikan LHKPN itu,” kata Taufik.
Anggota DPRD Jayawijaya periode 2014-2019 saat diambil sumpah dan janjinya-Jubi/Islami
Islami Adisubrata
Editor : Yuliana Lantipo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Wamena, Jubi – Program Tax Amnesty atau pengampunan pajak akan berakhir dipenghujung bulan ini, namun seluruh anggota DPRD Jayawijaya belum kunjung menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut diakui Ketua DPRD Jayawijaya Taufik Petrus Latuihammalo di Wamena, Rabu (29/3/2017). Dalam wawancaranya bersama awak media di ruang kerjanya, Taufik menuturkan pihaknya membutuhkan sosialisasi dan pendampingan dalam mengisi formulir LHKPN.

“30 anggota DPRD Jayawijaya belum memberikan LHKPN. Kami juga telah berdiskusi dengan Bupati dan inspektorat akan dibuatkan satu sosialisasi, kemudian disitulah anggota DPRD diharapkan untuk mengisi dan menyampaikan LHKPN itu,” kata Taufik.

Meski tak menyebutkan waktu pasti, ketua dewan tersebut menuturkan akan berusaha bersama anggota merampungkan laporan tersebut, dengan pendampingan.

“Dalam waktu dekat kami akan rampungkan ini. Tetapi saya rasa seluruh anggota legislatif di Papua juga belum melaporkan LHKPN, karena memang kami sendiri akui sedikit sulit dan harus meminta orang berkompeten untuk memberikan penjelasan, kemudian memandu kami dalam pengisian-pengisian formulir,” tuturnya.

Taufik yang berbedara PDIP itu mengapresiasi pihak eksekutif Jayawijaya. Berbeda dengan DPRD yang dikata lamban, pemerintah Jayawijaya telah lebih dulu menyerahkan LHKPNnya kepada KPK.

Sebelumnya, Bupati Jhon Wempi Wetipo, mengatakan Kabupaten Jayawijaya mendapat penghargaan dalam penyampaian LHKPN dari Presiden Joko Widodo.

“Kita mengucap syukur karena seiring dengan bejalannya waktu kurang lebih delapan tahun ini Jayawijaya ternyata terbaik dari beberapa kabupaten yang ada di Tanah Papua, dan itu diakui langsung oleh presiden republik Indonesia, dan hal itu juga dibuktikan dengan kerja keras kita selama ini,” ujar bupati yang akrab disapa JWW itu. (*)

loading...

Sebelumnya

DAB siap perangi peredaran minol wilayah Lapago

Selanjutnya

Legislatif siap dorong kurikulum lokal di sekolah

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe