PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Masalah Korowai tak direspon, TPKP ancam boikot pemerintahan
  • Kamis, 30 Maret 2017 — 13:11
  • 508x views

Masalah Korowai tak direspon, TPKP ancam boikot pemerintahan

"Kami memberikan kesempatan kepada pemerintah menjawab aspirasi kami paling lama sepekan sejak hari ini. Jika tidak, kami akan melakukan aksi lanjutaan dengan memboikot aktivitas pemerintahan di Kota Jayapura, sebagai ibu kota Provinsi Papua," kata perwakilan demonstran, Norberd Kemi Bobii ketika menyampaikan pernyataan sikap pendemo.
Demo Koalisi Mahasiswa Peduli Kesehatan dan Pendidikan (TPKP) Rimba Papua di Halaman Gedung DPR Papua, Rabu (29/3/2017) - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Sedikitnya 150an mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Jayapura yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Peduli Kesehatan dan Pendidikan (TPKP) Rimba Papua menggelar demo damai di halaman Gedung DPR Papua, Rabu (29/3/2017). Mahasiswa menyoroti kinerja pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terkait kondisi pendidikan dan kesehatan (penkes) di Korowai, Kabupaten Mappi, Papua.

Dalam aksi, demonstran mendesak Presiden Jokowi dan pemerintah provinsi dan kabupaten memperhatikan daerah terisorilir, terbelakang, dan terpencil, terlebih khusus di wilayah Korowai secara terporgram dan berkelanjutan.

Jika tuntutan itu tak digubris para pemangku kepentingan, mahasiswa mengancam akan kembali turun jalan. Menggelar aksi serupa dan melumpuhkan aktivitas pemerintahan di Kota Jayapura.

"Kami memberikan kesempatan kepada pemerintah menjawab aspirasi kami paling lama sepekan sejak hari ini. Jika tidak, kami akan melakukan aksi lanjutaan dengan memboikot aktivitas pemerintahan di Kota Jayapura, sebagai ibu kota Provinsi Papua," kata perwakilan demonstran, Norberd Kemi Bobii ketika menyampaikan pernyataan sikap pendemo.

Demonstran mendesak Pemprov Papua segera membetuk tim terpadu, keterwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Komisi V DPR Papua, TPK Rimba Papua dan pihak terkait lainnya. Mendesak Dinas Kesehatan segera mengupayakan pembentukan tim medis dan fasilitas kesehatan.

"Dinas Pendidikan segera membangun gedung sekolah dan sarana prasarana memadai, mengirim tenaga guru sesuai kebutuhan layanan pendidikan di wilayah Korowai," ujarnya.

Mahasiswa juga mendesak kabupaten sekitar yakni Asmat, Boven Digoel, Yahukimo dan Pegunungan Bintang segera menetapkan batas wilayah penduduk asli Korowai yang hingga kini masih bermasalah.

Demonstran ditemui Ketua DPR Papua, Yunus Wonda bersama dua anggota DPR Papua, H. Syamsunar Rasyid dan Wilhelmus Pigai.

Kepada pendemo, Wonda mengatakan, DPR Papua akan menindaklanjuti aspirasi itu kepada pihak terkait. Parlemen setempat akan menanyakan kepada pemerintah kabupaten, mengapa kondisi seperti itu bisa terjadi.

"Pasti akan ada langkah-langkah yang akan kami lakukan. Kami akan desak pemprov. Itu tanggungjawab kami. Kami akan undang Kepala Dinas Kesehatan dan Pendidikan Provinsi Papua menanyakan hal ini," kata Wonda.

Menurutnya, secara administratif, wilayah Korowai masuk dalam Kabupaten Mappi. Hanya saja tak dipungkiri, sering ada kepentingan sehingga ada diklaim antar kabupaten. Akibatnya, masyarakat korban.

"Jangan hanya berebut wilayah untuk dapat dana DAK, sehingga masyarakat korban. Ini menyangkut kemanusiaan. Ini jadi tanggungjawab kami," ujarnya. (*)

Sebelumnya

Bupati Jayapura : KPU provinsi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

Selanjutnya

Masa depan DPD Demokrat Papua ditentukan di Biak

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua