Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Diberhentikan, dua komisioner Panwaslu Jayapura kaget
  • Kamis, 30 Maret 2017 — 17:51
  • 1302x views

Diberhentikan, dua komisioner Panwaslu Jayapura kaget

Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Jayapura, Bezeliel Ongge mengatakan, ia baru mengetahui kabar ini dari media, Kamis (30/3/2017) pagi. Surat keputusan nonaktif belum disampaikan Badan Pengawas Pemilu Papua.
Bezeliel Ongge saat memperlihatkan surat e-mail yang dikirim oleh DKPP – Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1
 
Sentani, Jubi – Dua anggota panitia pengawas pemilu (panwaslu) Kabupaten Jayapura, Bezeliel Ongge dan Laela Tambawang mengaku kaget dan tak mengetahui dirinya diberhentikan dari tugasnya sebagai panwas.
 
Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Jayapura, Bezeliel Ongge mengatakan, ia baru mengetahui kabar ini dari media, Kamis (30/3/2017) pagi. Surat keputusan nonaktif belum disampaikan Badan Pengawas Pemilu Papua.
 
“Sebenarnya ada persolan apa yang membuat saya dan rekan saya dinonaktifkan?” katanya kepada Jubi di Sentani, Kamis.
 
Menurut Koordinator Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Jayapura ini, dirinya hanya diminta untuk hadir dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), 1 April 2017 sebagai pengadu dalam sidang.
 
Dirinya bahkan bersikukuh tak melakukan pelanggaran hingga dinonaktifkan hari ini. “Yang kami tahu 1 April nanti ada sidang DKPP di Jayapura dan sudah ada surat masuk yang sampai di tangan kami masing-masing. Oleh sebab itu, pastinya semua akan jelas pada 1 April dalam sidang DKPP,” katanya.
 
Anggota Bawaslu Papua, Yakop Paisei mengatakan dua komisioner itu diberhentikan karena tidak menandatangani surat rekomendasi PSU (Pemungutan Suara Ulang) yang dibuat Panwas Kabupaten Jayapura untuk diserahkan kepada KPU Kabupaten Jayapura guna melaksanakan PSU di 17 distrik yang gagal diplenokan.
 
“Rekomendasi tersebut diserahkan saat pleno di tingkat kabupaten beberapa waktu lalu. Dua anggota ini juga masih punya hak jawab terhadap status yang dikenakan saat ini, karena kami juga sudah membuat SK pemberhentian tetapi belum sampai ditangani mereka,” katanya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Pasar malam ganggu proses belajar di Sentani

Selanjutnya

DPRD minta KPU dan Panwaslu Jayapura diganti  

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe