PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. DPRD minta KPU dan Panwaslu Jayapura diganti  
  • Kamis, 30 Maret 2017 — 17:54
  • 759x views

DPRD minta KPU dan Panwaslu Jayapura diganti  

“Masyarakat hari ini bertanya-tanya soal hak politik mereka yang diberikan 15 Februari lalu. Supaya lebih jelasnya proses pilkada ini bisa selesai dengan baik, maka KPU dan Panwas harus diganti,” katanya.
Demo masyarakat peduli pilkada Kabupaten Jayapura di gedung DPRD beberapa waktu lalu – Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1
 
Sentani, Jubi – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Kornelis Yanuaring meminta agar KPU dan Panwas kabupaten ini di ganti.

Menurutnya koordinasi antara dua lembaga dan masing-masing komisionernya tidak sejalan.

“Persoalan pilkada di daerah ini sebenarnya mau dibawah kemana? Apakah ke proses pidana atau PSU? Lalu ini penyelenggara pemilu di daerah ini ada dimana? Kesannya yang terjadi proses pilkada ini sedang diurus oleh pihak panwas dan Kepolisian. Kita juga melihat garis koordinasi antar dua lembaga ini sudah tidak berjalan sesuai tupoksinya, tiga dari lima komisioner KPU berjalan sendiri-sendiri lalu dua komisioner di Panwas dinonaktifkan. Sebenarnya ada apa dibalik semua ini,” katanya kepada Jubi di Sentani, Kamis (30/3/2017).
 
Oleh sebab itu, ia meminta agar komioner di dua lembaga ini segera diganti agar persoalan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas.
 
“Masyarakat hari ini bertanya-tanya soal hak politik mereka yang diberikan 15 Februari lalu. Supaya lebih jelasnya proses pilkada ini bisa selesai dengan baik, maka KPU dan Panwas harus diganti,” katanya.
 
Sebagai wakil rakyat, pihaknya berpendapat persoalan pilkada tak hanya diselesaikan melalui pernyataan-pernyataan melalui media. Namun hal itu harus dilaksanakan dan diselesaikan tepat waktu sesuai jadwalnya.
 
Terpisah, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw mengatakan, proses pilkada sesungguhnya sudah berjalan aman.
 
Ia justru menuding penyelenggara dan panwas yang memperlambat proses ini. Penyelenggara disebutnya tak konsisten dengan tugas dan fungsinya.
 
“Kalau soal pidana yang dibicarakan, hal ini tidak ada sangkut-pautnya dengan proses pemungutan dan hasil suara yang diperoleh. Soal pidana sudah selesai, dan kalau mau PSU, maka pihak penyelenggara harus duduk bersama dengan paslon dan timses untuk menjelaskan dasar-dasar PSU itu sendiri supaya semuanya jelas. Kalau begini caranya, maka kasihan rakyat kita yang jadi korban,” katanya. (*)
 

Sebelumnya

Diberhentikan, dua komisioner Panwaslu Jayapura kaget

Selanjutnya

Ratusan motor terjaring dalam razia terpadu 

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua